Minggu, 11 Oktober 2009 14:20 WIB News Share :

Malaysia bantu korban gempa US$1 juta

┬áPadang–Pemerintah Malaysia membantu sebesar 1 juta US Dolar untuk perbaikan infrastruktur dan bangunan publik yang rusak di Sumatra Barat akibat gempa bumi berkekuatan 7,6 skala Richter pada 30 September lalu.

Bantuan tersebut secara resmi diserahkan Menteri Pertahanan Malaysia Dato Seri Ahmad Zahid bin Hamidi, dan diterima Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi di Padang, Minggu. Menurut dia, bantuan itu akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, gedung pemerintahan serta fasilitas umum seperti rumah ibadah dan sekolah yang rusak akibat gempa tersebut.

Sebelumnya Pemerintah Malaysia telah mengirimkan bantuan yang diangkut dengan 15 pesawat terbang khusus yang juga membawa 15 tim relawan. Mereka langsung bergerak ke lokasi bencana pascagempa itu. Sedangkan untuk pencarian dan penyelamatan korban yang tertimbun bangunan, telah dikirim 70 relawan ke daerah bencana tersebut.

Ahmad Zahid mengatakan bantuan itu lebih diprioritaskan untuk pembangunan fasilitas umum seperti sekolah dan rumah ibadah yang rusak di daerah itu.

“Sebab, bangunan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, sementara untuk logistik kita sudah percaya pemerintah Sumbar mampu menanganinya,” katanya.

Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi mengatakan bantuan itu sangat bernilai dan dihargai masyarakat Sumbar.Ia mengatakan akibat gempa tersebut jumlah korban meninggal 805 orang, 102 unit rumah hancur, 241 unit rumah hilang, dan menyebabkan 27 kebakaran di Kota Padang.

Daerah paling parah kerusakannya adalah Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Pesisir Selatan, dan Kabupaten Agam.
Ant/tya

lowongan pekerjaan
PT.Swadharma Sarana Informatika, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…