SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Guna mengantisipasi pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi di berbagai propinsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung segera berkoordinasi dengan Mahkamah Agung. Rencananya, dalam waktu dekat, KPK dan Kejaksaan Agung akan mengunjungi Ketua Mahkamah Agung Harifin A. Tumpa.
“Kami sudah berbicara sama MA, Pengadilan kan di bawah MA, untuk mengantisipasi kalau pengadilan Tipikor di daerah itu sudah terbentuk, nanti formatnya seperti apa, akan kami bicarakan dengan MA,” ujar Ketua KPK sementara, Tumpak Hatorangan Pangabean saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Sabtu (10/10).
Meskipun masih dalam koordinasi antara KPK, tidak serta merta langsung menghentikan pemrosesan perkara. Menurut Tumpak, KPK masih terus melakukan pelimpahan perkara korupsi yang sudah selesai proses penyidikannya.
“Tentu terus memproses perkaranya, dan KPK tidak akan menghentikan pelimpahan perkara. Hanya saja pengadilan tindak pidana korupsi masih menerima perkara atau tidak, saat ini kami masih harus berkoordinasi dengan Mahkamah Agung terlebih dahulu,” ujar Tumpak.
Sementara itu, lanjut Tumpak, untuk personil penuntut umum, KPK sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, untuk menitipkan Penuntut Umum KPK, di kantor Kejaksaan Tinggi di beberapa provinsi di Indonesia yang nantinya akan membentuk pengadilan tindak pidana korupsi.
“Untuk strategi penuntutan kami sudah berhubungan dengan Kejagung, nantinya penuntut umum KPK akan ditempatkan di Kantor Kajati,” ujar Tumpak.
Ketika ditanya, kapan tepatnya pertemuan antara KPK, Kejagung dan Mahkamah Agung akan berlangsung, Tumpak hanya menyatakan, “Secepatnya, tapi kami belum dapat jadwal dari Ketua (Ketua MA),” ujar Tumpak.
tempointeraktif/fid