Kamis, 8 Oktober 2009 17:49 WIB Ekonomi Share :

Hingga 2014, DJP targetkan jaring hingga 30 juta pemilik NPWP

Solo (Espos)–Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Departemen Keuangan mentargetkan mampu menjaring hingga 30 juta wajib pajak (WP) yang belum mendaftarkan diri atau memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), melalui Program Project for Indonesian Tax Administrator Reform (Pintar) yang diluncurkan pada 1 Juli 2009 lalu.

Demikian dikemukakan Direktur Pelayanan dan Penyuluhan (P2) Humas DJP Pusat Djoko Slamet Suryoputro saat ditemui seusai menjadi pembicara dalam Seminar Manajemen Citra Institusi Pemerintah bertema Citra Baru Pasca Reformasi Perpajakan Jilid 2 yang digelar Perhumas Surakarta di Pedan Room Hotel Sahid Jaya, Kamis (8/10).

“Program Pintar merupakan salah satu bagian dari Reformasi Perpajakan Jilid 2 yang sudah dicanangkan sejak 1 Juli lalu. Berbeda dengan Sunset Policy yang merupakan sebagai bagian dari Reformasi Perpajakan Jilid 1, jangka waktu pelaksanaan Pintar yang diharapkan bisa menjaring wajib pajak untuk memiliki NPWP, jauh lebih panjang, yakni dari mulai tahun ini sampai 2014 mendatang,” ujar Djoko kepada wartawan.

Djoko menyebutkan melalui Sunset Policy pada awal tahun 2009 lalu, berhasil terjaring hingga sebanyak 13,5 juta WP.

Reformasi Perpajakan sendiri, lanjut Djoko, merupakan gerakan yang dilakukan DJP untuk memperbaiki citra perpajakan di Indonesia dengan sasaran akhir mengoptimalkan pemasukan dari sektor pajak guna menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Reformasi jilid 2 ke depannya memang lebih difokuskan pada pembangunan dan pengembangan teknologi informasi (TI). Dengan perbaikan TI, khususnya di bidang administrasi, maka pengawasan bisa lebih dioptimalkan. Dengan begitu makin banyak pula wajib pajak yang masuk ke dalam administrasi perpajakan,” ungkap Djoko.

sry

lowongan pekrjaan
Akuntansi, Administrasi,Marketing,Tehnisi ,Gudang/Driver, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…