Kamis, 8 Oktober 2009 20:17 WIB News Share :

Belum diputuskan relokasi korban gempa

Padang–Pemerintah belum memutuskan relokasi korban gempa yang lokasi tempat tinggalnya tidak bisa lagi dihuni setelah luluh lantak akibat tanah longsor dan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar.

Lokasi permukiman lama yang tertimbun tanah longsor tidak mungkin dibangun dan dihuni lagi, namun untuk merelokasi warga yang selamat ke tempat yang baru juga belum diputuskan, kata Ketua Harian Sarkorlak Penanggulangan Bencana Sumbar, Marlis Rahman di Padang, Senin.

Meski demikian, relokasi tidak dapat dihindari dan menjadi keharusan, tetapi untuk memutuskannya masih dibutuhkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat, tambahnya.

“Kita dari pemerintah provinsi akan sangat mempertimbangkan  relokasi jika sudah disampaikan pihak pemerintah daerah Padang Pariaman,” kata Marlis yang juga wakil gubernur Sumbar itu.

Ia mengatakan lokasi baru tempat permukiman korban dicari dan ditentukan oleh pemerintah kabupaten dan diharapkan tidak terlalu jauh dari lokasi sebelumnya.

Pembangunan rumah-rumah baru bagi warga yang direlokasi akan dibantu pemerintah pusat, sedangkan lokasi lama yang tertimbun tanah longsor akan dijadikan tempat terlarang dan mungkin ditetapkan sebagai kuburan massal apabila ratusan korban yang masih diperkirakan tertimbun tidak dapat ditemukan lagi, katanya.

Jumlah korban tewas di Sumbar yang telah ditemukan dan terdata pada Sarkorlak Penanggulangan Bencana Sumbar tercatat 739 orang sedangkan luka berat 863 orang, luka ringan (1.336), warga hilang (296), warga mengungsi (410 orang), rumah rusak berat 212.679 unit, rusak sedang (55.206) dan rusak ringan (57.510).
Ant/tya

lowongan pekerjaan
KISEL, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…