Senin, 5 Oktober 2009 18:49 WIB Wonogiri Share :

Anggaran Pemkab minim, KPU ketar-ketir

Wonogiri (Espos)–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri ketar-ketir mengingat dana alokasi penyelenggaraan untuk Pilkada dari pemerintah kabupaten minim.

Menurut Ketua KPU Wonogiri, Joko Purnomo, dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2010 mendatang tidak sedikit, pasalnya untuk penyelenggaran Pilkada dua kali putaran yakni mencapai Rp 27 miliar.
Sementara, untuk penyelenggaraan Pilkada sekali putaran membutuhkan biaya Rp 21 miliar.

“Beban biaya Pilkada tidak ada yang dari pusat, sepenuhnya biaya penyelenggaraan dari Pemerintah daerah,” jelasnya ketika dijumpai wartawan di Gedung Dewan, Senin (5/10).

Dia mengatakan, dari keseluruhan dana tersebut, alokasi pemerintah kabupaten (Pemkab) untuk penyelenggaran tersebut sekitar Rp 14 miliar. Menurutnya, meskipun total biaya tersebut belum final namun pihaknya telah mengupayakan perampingan tenaga pelaksana Pilkada maupun masa kerja petugas.

“Dari dasar perkiraan dana penyelenggaraan alokasi yang diberikan Pemkab jauh dari yang ditentukan,” jelasnya.

Lebih lanjut Joko menambahkan, untuk mensiasati minimnya dana anggaran tersebut pihaknya akan melakukan efisiensi, misalnya panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang memiliki masa kerja delapan bulan diefisiensi menjadi enam bulan masa kerja. Untuk panitia pemungutan suara (PPS) sambung dia masa kerja akan dikurangi dari enam bulan menjadi tiga bulan. Dia mengatakan untuk jumlah kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang semula ada sembilan anggota dikurangi menjadi tujuh orang.

das

lowongan pekerjaan
PT. BUMI AKSARA, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…