Sabtu, 3 Oktober 2009 18:55 WIB News Share :

Wapres
Belum ada bantuan asing berupa dana

Padang–Wapres Jusuf Kalla mengatakan hingga kini belum ada bantuan pihak asing berupa dana tunai untuk membantu korban gempa di Sumbar, kecuali bantuan tenaga evakuasi dan tim medis.

“Belum ada bantuan yang diberikan negara asing dalam bentuk dana. Sejumlah negara yang berpartisipasi semuanya memberikan bantuan tenaga¬† medis dan obat-obatan. Bantuan tersebut justru berlebih, kita tidak butuh lagi,” kata Wapres di kediaman Gubernur Sumbar, di Jalan Jenderal Sudirman, Padang, Sabtu (3/10).

Menurut JK, Sesuai dengan arahan Presiden SBY, kita tidak boleh meminta bantuan dana dari asing akan tetapi jika mereka memberikan, Menkeu sudah membuka rekening.

Terkait itu, JK mengatakan Indonesia terbuka menerima bantuan dari negara mana saja asalkan dalam bentuk dana.

Wapres menjelaskan, bantuan rehabilitasi rumah tidak dibebankan dalam APBD melainkan bantuan dari Pemerintah Pusat dan bantuan tersebut diturunkan setelah verifikasi selesai.

“Setelah verifikasi selama dua pekan, bantuan rehabilitasi rumah masyarakat yang rusak sedang, berat dan ringan langsung bisa dimulai pengerjaannya. Pelaksanaan pembangunan diserahkan pada masyarakat sendiri,” katanya.

Sementara itu bantuan dana perbaikan rumah masyarakat dari pemerintah sama dengan kondisi bencana di Yogyakarta tergantung tingkat kerusakan mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 15 juta, dan Rp 30 juta.

Khusus untuk bangunan-bangunan komersial, tambah Wapres, menjadi tanggung jawab pihak asuransi jika bangunan tersebut diasuransikan. Jika tidak, pemilik bangunan terkait yang bertanggung jawab.

ant/fid

lowongan pekerjaan
Perusahaan Outsourcing PLN, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…