Sabtu, 3 Oktober 2009 20:32 WIB News Share :

DPR paksakan 4-1, DPD boikot sidang paripurna

Jakarta--Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak rela hanya diberi jatah 1 pimpinan MPR. 132 Anggota DPD tidak menghadiri rapat Paripurna Pemilihan Ketua MPR.

“132 Anggota DPD akan menunda menghadiri Rapat Paripurna MPR, komposisi 3-2 itu harga mati, ” kata Wakil Ketua DPD Laode Ida, dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (3/10).

DPD berharap rapat Paripurna Pemilihan Ketua MPR ditunda sampai mendapat kepastian adanya mufakat antara DPR dan DPD. Laode menilai rapat pimpinan sementara MPR belum mencapai kesepakatan untuk dibawa ke Paripurna.

“Rapat belum sepakat, dalam demokrasi ini tidak boleh dilanjutkan,” kata Laode.

Menurut Laode, DPD kecewa karena hanya diberi jatah 1 kursi pimpinan MPR. DPD merasa diperlakukan tidak adil sebagai wakil rakyat.

“Ini pengambilan keputusan yang arogan, kami wakil daerah memiliki hak yang sama. Mengapa kami hanya diberi jatah 1 pimpinan,” ujar Laode dengan nada keras.

Kapan DPD akan mengikuti paripurna MPR untuk memilih Ketua MPR? “Sampai kami sepakat dengan DPR soal komposisi 3-2, kami sepakat dengan PKS dan PKB,” tegasnya.

Hingga pukul 20.00 WIB kursi anggota DPD kosong tak terisi. Padahal rapat dijadwalkan dimulai pukul 19.30 WIB dan pada saat pelantikan akan dihadiri Presiden SBY.

dtc/fid

lowongan pekerjaan
PT. Jaya Sempurna Sakti, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Masyarakat Tertutup Era Keterbukaan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (9/10/2017). Esai ini karya Ichwan Prasetyo, jurnalis Solopos. Alamat e-mail penulis adalah ichwan.prasetyo@solopos.co.id. Solopos.com, SOLO–Masyarakat tertutup mempertahankan keberadaannya melalui ketaatan mutlak kepada perintah yang diyakini benar, terlepas dari apakah kebenaran itu sudah diuji…