SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)–Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) menuntut pemerintah dan kepolisian tidak mempolitisasi kasus tersebut dengan menghalangi dan mempersulit jenazah untuk disalatkan dan dimakamkan.
“Jelas dipolitisasi. Ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi karena melihat saja dipersulit. Hal semacam ini tidak berperikemanusiaan. Polisi yang menembak dan sudah seharusnya mempermudah keinginan dari ahli waris,” ungkap Sekjen MMI Pusat Shobbarin Syakur didampingi Ketua Lajnah Perwakilan Daerah (LPD) MMI Solo, KH Farid Ma’ruf dalam jumpa pers di Tipes, Serengan, Selasa (29/9).
Dia menegaskan, DPR, Komnas HAM dan MUI juga harus mengambil sikap dalam kasus ini. Dia mengungkapkan, jika masalah penolakan jenazah ini diteruskan akan memicu konflik horizontal dan ke depannya bisa memicu kasus yang serupa.
Sebab, lanjut dia, masyarakat Indonesia beragam latar belakangnya. Shobbarin mengungkapkan, pihaknya akan melayangkan surat ke MUI, Komnas HAM dan DPR karena setiap orang tetap memiliki hak untuk dikebumikan sesuai kepercayaan yang diyakini.
“MUI harus mengambil sikap tegas jangan sampai masalah seperti ini akan menimbulkan masalah baru. Kalau dibiarkan malah bisa menimbulkan kerawanan sosial,” ungkap Shobbarin.
Lebih lanjut dia menegaskan, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan kepolisian agar penanganan kasus terorisme tidak melanggar hak asasi.
Sementara itu, H Suparno pemilik tanah wakaf di Kalijambe yang juga hadir dalam jumpa pers tersebut menegaskan, tanah yang ada di Kalijambe, Sragen sudah diwakafkan sehingga bukan miliknya lagi.
“Soal penguburan itu adalah perintah dari Allah. Sesuai ajaran, yang meninggal itu harus dimandikan, dikafan, disalatkan dan dimakamkan. Kalau saya menolak, berarti saya menolak perintah Allah,” tegas Suparno.
dni