Senin, 28 September 2009 16:08 WIB Solo Share :

Kebutuhan anggaran Pilkada Solo capai Rp 7 miliar

Solo (Espos)–Anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Solo yang dijadwalkan 26 April 2010 mendatang bakal menelan APBD Kota Solo sampai Rp 7 miliar lebih. Anggaran Pilkada tersebut terbagi atas Rp 1,172 miliar di tahun 2009 dan sekitar Rp 6 miliar untuk APBD 2010.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo saat ini masih dalam proses penyusunan anggaran Pilkada untuk tahun 2010. Hasil perhitungan rencana anggaran itu ditargetkan selesai pekan depan dan segera diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dimasukan dalam draf rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD 2010.

Untuk persiapan awalnya, Ketua KPU Solo Didik Wahyudiono dalam jumpa pers, Senin (28/9), di Kantor KPU Solo didampingi empat anggota KPU lainnya membeberkan persiapan Pilkada mulai dari tahapan pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK) sampai proses pentahapan Pilkada untuk putaran kedua.

Menurut dia, dalam Keputusan KPU No 1/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Kota Solo sudah memberikan rincian kegiatan persiapan Pilkada selama dua kali putaran.

“Tahapan tersebut dimulai pada Oktober bulan depan dari proses pembentukan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, kelurahan dan panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Di samping itu kami juga masih melakukan pembahasan terkait dengan anggaran Pilkada. Jadi wilayah KPU itu adalah membuat proses pentahapan Pilkada. Konsekuensinya tentunya berdampak pada kebutuhan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Solo,” tegasnya.

Kebutuhan anggaran Pilkada di Solo, sambungnya, dilakukan dua tahap. Anggaran tahap pertama diberikan pada tahun anggaran 2009, yang semula dialokasikan senilai Rp 200 juta pada APBD-Perubahan 2009, akhirnya ditambah menjadi Rp 1,172 miliar.

Sedangkan untuk kebutuhan anggaran tahap II di tahun 2010, menurut Didik, masih dalam proses penyusunan dan diperkirakan sekitar Rp 6 miliar.
Dengan demikian, kata dia, total kebutuhan anggaran Pilkada itu senilai Rp 7,1 miliar.

Sebagian besar anggaran itu, ungkap Didik, digunakan untuk honor petugas, sehingga jumlahnya cukup besar. Proses penyusunan anggaran itu, jelasnya, sudah 80% selesai dan dimungkinkan berakhir pada pekan depan. Untuk persiapan pembentukan PPK, lanjutnya, akan dibuat kualifikasinya.

“Belum tentu mantan anggota PPK akan jadi anggota PPK untuk Pilkada Walikota ini,” pungkasnya.

trh

Leave a Reply

Kolom

GAGASAN
Akuntabilitas Dana Desa

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (9/8/2017). Esai ini karya Agus Riewanto, doktor Ilmu Hukum dan dosen di Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah agusriewanto@yahoo.com. Solopos.com, SOLO–Dalam beberapa tahun belakangan ini…