Jumat, 25 September 2009 11:04 WIB News Share :

Agung Laksono sarankan tim 5 berkomunikasi dengan DPR

Jakarta–Ketua DPR RI Agung Laksono menyarankan tim perumus yang akan merekomendasikan tiga nama calon pimpinan sementara KPK untuk berkomunikasi dengan Komisi III DPR guna merumuskan bersama kriteria berikut sumber-sumber rekrutmennya.

“Guna suksesnya kerja Tim 5 ini dan untuk menjaga nama baik pemberi tugas atau presiden, memang sebaiknya mereka tetap berkonsultasi dengan Komisi III (bidang hukum) DPR,” ujar Agung kepada pers di Jakarta, Jumat (25/9).

Menurut Agung, dengan adanya konsultasi atau komunikasi dengan komisi terkait di DPR, tim bentukan presiden itu akan memudahkan tim perumus membuat rumusannya tentang kriteria kandidat serta sumber-sumber rekrutmen, apakah dari daftar nama yang pernah melewati panitia seleksi dulu atau di luar itu.

Sebelumnya, Presiden SBY telah membentuk tim yang bertugas mencari dan merekomendasikan tiga nama yang akan ditetapkan sebagai pelaksana tugas (plt) pimpinan KPK.

Tim tersebut terdiri atas lima orang yaitu Menko Polhukam Widodo AS, anggota Wantimpres Adnan Buyung Nasution, Menkum HAM Andi Mattalata, mantan Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki dan aktivis dan praktisi hukum Todung Mulya Lubis.

Mereka akan bertugas dalam tujuh hari sebelum merekomendasikan tiga nama calon pimpinan sementara KPK kepada presiden.

Presiden memberikan kewenangan penuh kepada tim itu untuk mengolah nama-nama yang pantas dan layak menjadi pimpinan sementara KPK, yang dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat.

Pemerintah memandang bahwa kekosongan pimpinan KPK akan berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan fungsi dalam menangani masalah korupsi yang banyak dan legitimasi pengambilan keputusannya. Karenanya Presiden memandang perlu untuk menjamin efektifitas KPK dan momentum pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti.

“Saya berkeyakinan dengan suasana yang transparan, gencarnya kritikan, kecaman hingga dukungan dan harapan, berbagai aspirasi masyarakat pasti akan dijadikan input bagi tim ini. Ditambah lagi dengan kredibilitas mereka, tentunya tim juga akan berhati-hati dalam memilih orang sebagaimana diharapkan publik,” ujar Agung yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu.

Oleh karena itu, Agung juga mengimbau masyarakat agar tidak tergesa-gesa mencap bahwa tim perumus bakal mengabaikan aspirasi publik.

Bagaimana pun, ia menambahkan, yang terpenting adalah output kerja mereka berupa nama-nama yang direkomendasikan kepada presiden harus tidak bermasalah hukum, apalagi terkait kasus korupsi, memiliki kompetensi tinggi dan dikenal sebagai orang yang punya integrasi tinggi atau bermoral.

Lebih lanjut Agung mengatakan bahwa karena penentuan Plt pimpinan KPK didasarkan pada Perppu, maka figur yang dipilih Tim 5 tidak perlu lagi dikonsultasikan ke DPR.

ant/fid

lowongan kerja
lowongan kerja HORIZON, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply

rabu 31 mei

Kolom

GAGASAN
Etika dan Hukum di Media Sosial

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (9/6/2017), Agus Riewanto, pengajar Fakultas Hukum UNS Solopos.com, SOLO–Baru saja kita melihat fenomena tindakan persekusi, yakni tindakan pemburuan secara sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga kemudian disakiti atau diintimidasi dan dianiaya karena mengekspresikan…