Jumat, 18 September 2009 20:45 WIB News Share :

KPK
Perpu bisa dikeluarkan bila pimpinan jadi terdakwa

Jakarta–Ide penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) oleh Presiden dinilai belum pada waktunya untuk dikeluarkan. Perpu baru bisa dikeluarkan jika pimpinan telah ditetapkan sebagai terdakwa. 

“Perpu hendaknya diterbitkan bila pimpinan KPK yang sekarang menjalani proses hukum hingga berstatus sebagai terdakwa, yang sekarang masih tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat (18/9).

Pasal 8 PP no 29 tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK menyatakan, apabila pimpinan dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana kejahatan maka Presiden dapat mengaktifan kembali pimpinan KPK. Penetapan aktif selambat-lambatnya dikeluarkan 30 (tiga puluh) hari.

“Karena yang sekarang berstatus tersangka hanya diberhentikan sementara dan bila tidak terbukti bersalah, maka dapat kembali aktif (sesuai PP No. 29 tahun 2006) karena status hukumnya tidak meningkat menjadi terdakwa (sehingga tidak diberhentikan tetap),” jelasnya.

Saat ini dua pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto masih berstatus tersangka. Mereka diduga terkait penyalahgunaan wewenang karena mencekal buronan Anggoro Widjaja dan mencabut pencekalan terhadap Joko Chandra. Banyak pihak menilai, penetapan ini cacat karena tidak memiliki dasar hukum.

dtc/tya

lowongan pekerjaan
PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Generasi Milenial dan Politik

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (14/11/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Baru-baru ini lembaga think tank yang bermarkas di Tanah Abang, Jakarta, Centre for…