Senin, 14 September 2009 16:05 WIB News Share :

Dua calon anggota BPK hormati putusan DPR

Jakarta–Dua calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang belum mendapat persetujuan rapat paripurna DPR, menghormati keputusan DPR dan siap menerima putusan apapun setelah fatwa Mahkamah Agung (MA) atau Mahkamah Konstitusi (MK) keluar.

“Kita tunggu saja, ini kan cuma minta pendapat ke MA,” kata calon Anggota BPK, Dharma Bakti ditemui di Gedung DPR Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan, dirinya tidak akan melakukan langkah apapun selain menunggu fatwa MA dan keputusan DPR. “Saya pasif apapun keputusannya,” katanya.

Ketika ditanya apakah dirinya tidak melanggar hukum berkaitan dengan pencalonannya, ia mengatakan, dirinya tidak akan mendaftar jika melanggar UU.

“Apa yang saya langgar, kalo saya melanggar untuk apa saya mendaftar,” katanya.

Senada dengan Dharma Bakti, calon anggota BPK Gunawan Sidauruk mengatakan, keputusan siapa yang akan diajukan ke presiden merupakan kewenangan DPR.

“Mereka yang bikin UU, kemudian akan dimintakan pendapat ke MA, ya tunggu saja pendapat MA. Apapun putusannya, saya siap,” katanya.

Sementara itu calon anggota BPK terpilih, Taufiqurahman Ruki mengatakan, semua persoalan jika didasarkan kepada hukum akan dapat diselesaikan. “Saya kira ini sebuah langkah yang bagus sesuai dengan demokrasi,” kata mantan Ketua KPK itu.

Sebelumnya, rapat paripurna DPR pada Senin ini, hanya menyepakati untuk meneruskan pengajuan 5 calon yang terpilih menjadi anggota BPK kepada Presiden sementara untuk 2 calon lainnya masih harus meminta fatwa Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dua calon terpilih dalam fit and proper test oleh Komisi XI DPR yang masih harus menunggu fatwa MA dan MK adalah Dharma Bakti (saat ini Sekjen BPK) dan Gunawan Sidauruk (Kepala BPK Perwakilan Bandung, Jabar).

Anggota DPR Anna Muawanah mengingatkan adanya indikasi pelanggaran terhadap UU nomor 15 tahun 2006 tentang BPK jika DPR tetap mengajukan dua nama disebut di atas.Muawanah menyebutkan, saat ini Dharma Bakti dan Gunawan Sidauruk masih menjadi pejabat birokrasi di BPK padahal menurut UU, calon anggota BPK harus sudah meninggalkan jabatan di institusi pengelola keuangan negara minimal 2 tahun.

“Jadi tolong sebelum dikeluarkan keputusan terkait masalah ini, cari pendapat dulu dari MK dan MA,” kata Muawanah.

Setelah sempat diskors sekitar 15 menit untuk konsultasi Pimpinan DPR dengan Komisi XI DPR  dan pimpinan fraksi-fraksi, Pimpinan DPR memutuskan hanya akan meneruskan laporan kepada Presiden hanya terhadap 5 orang saja yang tidak ada masalah.

“Untuk yang dua orang calon ditunda, DPR akan minta fatwa MK dan MA,” kata Ketua DPR, Agung Laksono.

Lima orang calon anggota BPK yang akan diteruskan ke Presiden adalah Hasan Bisri, Hadi Purnomo, Rizal Djalil, Moermahadi Soerja Djanegara, dan Taufiequrrahman Ruki.Mereka akan menggantikan anggota BPK lama yang akan berakhir masa tugasnya 19 Oktober 2009.
Ant/tya

Leave a Reply

Kolom

GAGASAN
Lebaran Itu Buku

Gagasan ini dimuat Solopos edisi Sabtu (24/6/2017). Esai ini karya Bandung Mawardi, esais sekaligus kuncen Bilik Literasi Solo. Alamat e-mail penulis adalah bandungmawardi@gmail.com. Solopos.com, SOLO–”Selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh keluarga besar trah Niti…