Jumat, 11 September 2009 14:40 WIB News Share :

MA
UU KPK diberlakukan khusus

Jakarta–KPK dibekali dengan sejumlah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan UU No 30 Tahun 2002. UU KPK memang diberlakukan secara khusus.

“UU KPK itu berlaku khusus. Jadi kalau UU itu mengatur secara khusus yah lex specialis,” kata Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa di Gedung MA, Jl Medan Merdeka, Jakarta, Jumat (11/9).

Kewenangan yang dimiliki KPK memang diatur dalam pasal 12. Ada beberapa ketentuan khusus diberikan oleh UU kepada KPK. Di antaranya adalah, KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Selain itu KPK juga dapat memerintahkan kepada instansi terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri.

Harifin menegaskan, jika ada peraturan yang bertabrakan dengan UU yang dimiliki KPK, maka aturan tersebut gugur.

“Kalau terkait pencekalan, yang berhubungan dengan proses penyidikan, pakai UU KPK. Tapi kalau konteksnya imigrasi yah berhubungan dengan UU Imigrasi,” tegasnya.

dtc/fid

lowongan kerja
lowongan kerja GRAINS & DOUGH RESTAURANT, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply

rabu 31 mei

Kolom

GAGASAN
Etika dan Hukum di Media Sosial

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (9/6/2017), Agus Riewanto, pengajar Fakultas Hukum UNS Solopos.com, SOLO–Baru saja kita melihat fenomena tindakan persekusi, yakni tindakan pemburuan secara sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga kemudian disakiti atau diintimidasi dan dianiaya karena mengekspresikan…