SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Yogyakarta–Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) yang akan datang diharapkan tidak berasal dari kalangan partai politik. Hal ini untuk menghindarkan campur aduknya dunia pendidikan dengan kepentingan parpol.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI), Prof Dr Edy Suandi Hamid, dalam siaran persnya Jumat (11/9).
“Meski jabatan menteri adalah prerogratif presiden, kami mengimbau hendaknya Mendiknas adalah non partisan atau bukan dari parpol,” katanya.
Menurut Edy, Mendiknas harus dijabat oleh orang yang mampu melakukan restrukturisasi pendidikan secara komprehensif. Seorang mendiknas harus paham mengenai manajerial dunia pendidikan serta memiliki kompetensi dan mengerti filosofi-filosofi pendidikan dan profesional.
“Kami berharap ke depan Mendiknas benar-benar berasal dari kalangan pendidikan sehingga mengerti betul masalah pendidikan di Indonesia,” kata Rektor UII tanpa menyebut nama.
Edy khawatir jika posisi Mendiknas dijabat tokoh parpol kondisi pendidikan di Indonesia akan semakin tidak jelas. Bahkan tidak menutup kemungkinan pendidikan di Indonesia akan dipolitisasi atau dimasuki nilai-nilai dan ideologi serta mind set parpol yang bersangkutan.
“Ini bisa berbahaya bagi masa depan pendidikan kita. Bisa jadi rektor perguruan tinggi berisi orang parpol,” ungkap Edy.
FRI juga mengusulkan agar terjadi restrukturisasi pendidikan, yakni pendidikan tinggi (Dikti) seharusnya dipisahkan dari kementrian pendidikan. Dikti bisa dimasukkan ke dalam kementerian riset dan teknologi (Menristek).
dtc/tya