Rabu, 9 September 2009 17:35 WIB News Share :

Terancam tak terima THR, buruh garmen demo di Kantor Gubernur

Semarang (Espos)–Terancam tidak menerima tunjangan hari raya (THR) 2009, ratusan buruh PT Uni Enlarge Industry Indonesia Semarang menggelar demonstrasi di halaman Kantor Gubernur Jateng, Jl Pahlawan, Kota Semarang, Rabu (9/9).

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 4 tahun 1999 pembayaran THR kepada buruh paling lambat tanggal 17 September 2009 atau H-7.

“Pihak perusahaan dengan alasan pailit, tanda-tandanya tak akan membayarkan THR kepada karyawan,” kata Koordinator aksi Abdul Syakur.
Pasalnya, lanjut ia upah buruh periode tanggal 16-31 Agustus 2009 yang seharusnya diterima tanggal 5 September lalu sampai sekarang belum dibayarkan.

Padahal sesuai keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 39/Pailit/PN.NIAGA.JKT PST tanggal 26 Agustus 2009, meski PT Uni Enlarge Industry Indonesia Semarang (UEIIS) bergerak dalam industri germen yang berlokasi di Jl Gatot Subroto Blok 15 No I Kawasan Industri Candi, Semarang telah dinyatakan pailit tetap harus memenuhi ketentuan hak buruh, seperti uang pesangon termasuk THR.

“Uang THR yang harus dibayarkan untuk 309 buruh jumlahnya mencapai Rp 239 juta,” tandas Abdul Syukur.

Selain menuntut pembayaran THR dan gaji bulan September, pengunjuk rasa juga meminta pembayaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Kami juga menuntut pengembalian pembayaran iuran Jamsostek senilai Rp 577 juta yang tak disetorkan oleh perusahaan,” katanya.

Dalam aksinya pengunjuk rasa mengusung puluhan poster dan spanduk bertuliskan tuntutan pembayaran uang pesangon, THR, dan pembayara upah bulan September.

oto

lowongan kerja
lowongan kerja SOLOPOS, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply

Kolom

GAGASAN
Ngutang

Gagasan ini dimuat Solopos edisi Selasa (18/7/2017). Esai ini karya Ronny P. Sasmita, Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia dan Analis Ekonomi BNI Securities Jakarta Barat. Alamat e-mail penulis adalah ronny_sasmita@yahoo.co.id. Solopos.com, SOLO–Banyak kawan yang bertanya kepada saya, mengapa pemerintah memperlebar…