SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Cianjur–Upaya pencarian korban tertimbul longsor bersamaan gempa bumi berkekuatan 7,3 Skala Richter menguncang wilayah Provinsi Jawa Barat dihentikan terhitung Kamis(10/9), setelah upaya pencarian dilakukan maksimal sejak hari pertama gempa Rabu(2/9) petang.
Penghentian pencarian terhadap korban disampaikan bersama Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Rasyid Qurnuen Aquary dan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Timur P usai melakukan pertemuan dan musyawarah dengan tokoh masyarakat dan keluarga korban di Desa Pamoyanan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur, Selasa.
Pangdam dan Kapolda secara khusus datang sekaligus untuk memberikan dukungan moral terhadap personil TNI dan Polri yang terlibat dalam pencarian korban sejak sepekan lalu. Kedua komandan juga menyerahkan bantuan satu truk berisi makanan dan logistik tambahan bagi personil di Posko pencarian korban gempa dan longsor di Desa Pamoyanan.
Pantauan ANTARA, pengungsi di Desa Pamoyanan mulai beraktifitas seperti biasa walau hanya sebagian kecil yang mulai kembali ke rumah untuk memperbaiki tempat tinggal mereka yang rusak akibat gempa.
Pantauan ANTARA, pengungsi di Desa Pamoyanan mulai beraktifitas seperti biasa walau hanya sebagian kecil yang mulai kembali ke rumah untuk memperbaiki tempat tinggal mereka yang rusak akibat gempa.
Warga yang sejak enam hari terakhir memilih mengungsi ke beberapa tempat penampungan di Desa Pamoyanan, saat ini telah bergiat, seperti membuka warung dan melakukan pekerjaan seperti biasa.
Beberapa pria terlihat mulai memperbaiki rumah mereka yang rusak akibat gempa dan warga yang rumahnya rusak berat, hanya bisa mengambil barang-barang berharga yang masih bisa diselamatkan.
Kegiatan jual beli seperti hari-hari sebelum gempa juga mulai terlihat di pertokoan yang terletak tidak jauh dari Balai Desa Pamoyanan. Ketika pagi menjelang, pemilik toko membuka kembali tokonya, setelah sempat tutup selama lima hari.
Sedangkan anak-anak baru sebagian kecil yang telah kembali bersekolah, khususnya yang duduk di bangku SMP. Sebagian dari mereka mengaku masih takut masuk ke dalam kelas karena kondisi bangunan yang rusak di beberapa bagian.
Laporan penanganan
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan telah melaporkan kepada Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono terkait langkah penanganan dan kondisi terakhur pasca gempa pada 14 kabupaten/kota yang terkena dampak guncangan gempa.
Dalam laporan pada rapat di Istana Cipanas Bogor, Senin(7/9), disebutkan dampak gempa menyebar 45 kawasan dan cukup menyulitkan dalam distribusi dan koordinasi penanganan bantuan. Musibah gempa tersebut menurut Data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terjadi secara beruntun sebanyak 3 kali pada Rabu (2/9).
Pertama pada pukul 14.55 WIB dengan kekuatan 7,3 skala richter (SR), kemudian pukul 15.15 WIB dengan kekuatan 5,1 SR dan pukul 16.28 WIB dengan kekuatan 5,4 SR yang seluruhnya terjadi di Barat Daya Tasikmalaya.
Pada hari itu pula Gubernur Jabar mengeluarkan pernyataan bahwa Jabar dalam status keadan darurat bencana. Data yang terkumpul hingga Senin (7/9) menyebutkan 74 orang meninggal dunia, 34 orang hilang, 82.593 orang mengungsi, 54 ribu lebih rumah rusak berat dan 118 ribu lebih rumah rusak ringan.
Kemudian 2.200 lebih sekolah rusak berat, 17 pondok pesantren rusak berat dan 1.700 lebih masjid rusak berat.
“Tiga skenario penanganan digulirkan, yakni tanggap darurat, proses rehabiltasi dan tahap berikutnya rekonstruksi,” kata Heryawan.
Untuk bantuan pangan tanggap darurat telah disalurkan beras sebanyak 33 ton, sarden 2.000 kaleng lebih, kecap/sambal 17.000 botol lebih, minyak goreng 900 liter dan mie instan 45.000 bungkus lebih. Bantuan darurat sandang meliputi daster 1.025 potong, kaos 1.025 potong, batik 1.025 potong seragam sekolah SD laki-laki 575 stel dan seragam sekolah SD perempuan 575 stel. Sedangkan untuk penampungan tersedia 1.115 buah tenda biru, 76 tenda peleton, 1.500 tikar dan 13.000 selimut.
Dalam penjelasannya, Heryawan menyatakan untuk langkah rehabilitasi khusus perbaikan rumah dan bangunan, pihaknya segera melakukan pendataan, penyiapan partisipasi publik untuk aktif membantu dan proses pelaksanaannya.
Begitupun hal yang sama dengan perbaikan infrastruktur dasar seperti sarana air minum, sanitasi dan permukiman. Hal yang penting lainnya, berupa pendampingan kepada masyarakat yang trauma akibat gempa.
Ant/tya