Senin, 7 September 2009 17:29 WIB Issue,News Share :

UU Perfilman batasi serbuan film Hollywood

Jakarta–Jika disahkan, UU Perfilman akan meproteksi industri perfilman nasional dari serbuan film-film asing, termasuk film-film Hollywood. Bioskop wajib menayangkan film nasional sekurang-kurangnya 60 persen dari seluruh jam pertunjukan film selama 6 bulan berturut-turut.

Demikian disampaikan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik usai rapat kerja dengan Komisi X DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/9). Rapat memutuskan RUU tentang Perfilman dibawa ke Rapat Paripurna 8 September besok untuk disahkan menjadi undang-undang.

“Kita harus jaga, orang Indonesia harus cinta terhadap negerinya. Itu namanya cinta negara,” kata Jero Wacik.

UU perfilman nantinya juga akan  mewajibkan pelaku usaha bioskop melaporkan kepada Menbudpar secara berkala jumlah penonton setiap judul film yang ditayangkan. Dan Menbudpar pun wajib mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat secara berkala.

Menurut Wacik, proteksi tidak akan mengendorkan kualitas film nasional karena kurangnya kompetesi dengan film-film asing. Alasannya, meski sudah tergolong baik, industri perfilman nasional masih dalam tahap belajar.

“Jangan dibiarkan semua (film) masuk, terus kita mati. Salah kita. Kamu berani di-head-head semua? Sekarang belajar dulu,” kata Wacik menjawab pertanyaan wartawan kenapa film nasional dan asing tidak dipersaingkan secara bebas untuk memicu kualitas.

dtc/tya

lowongan kerja
lowongan kerja YAYASAN AL-ABIDIN, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply

senin 5 juni

Kolom

GAGASAN
Bung Karno dan Kebudayaan Nasional

Gagasan ini karya Hendra Kurniawan, dosen Pendidikan Sejarah di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Esai ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (6/6/2017). Alamat e-mail penulis adalah hendrayang7@gmail.com Solopos.com, SOLO¬†— Esai Albertus Rusputranto P.A. bertajuk Bung Karno, Lenso, Cha Cha di Harian…