Senin, 7 September 2009 13:47 WIB News Share :

Dewan desak pemerintah ganti operator Blok Cepu

Jakarta–Komisi Energi dan Lingkungan DPR RI mendesak pemerintah untuk mengembalikan operator Blok Cepu dari ExxonMobil kepada Pertamina.
“ExxonMobil sudah melakukan wan prestasi (tidak menepati janji) berkali-kali,” kata anggota komisi dari Partai Amanat Nasional Tjatur Sapto Edy, Senin (7/9) di Jakarta.

Dari hasil kunjungan Komisi Energi ke blok itu akhir pekan lalu, Tjatur melihat adanya pembengkakan biaya operasional tiga kali lipat.

“Kalau menurut Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, standar ExxonMobil lebih tinggi,” katanya. “Tapi itu tidak bisa menjadi alasan untuk menaikkan biaya.”

Sebagai contoh, ExxonMobil membangun fasilitas produksi awal 20 ribu barel per hari 2,5 kilometer dari well pad (penutup sumur) dengan alasan ada spekulan tanah.

“Akibatnya, pipa harus lebih panjang dan seluruh peralatan harus diimpor dan sewa,” ujar Tjatur.

Pertamina selaku pemegang saham blok itu sebesar 45 persen telah menyetor lebih dari US$ 1 miliar untuk mendanai kegiatan operasionalnya. Sementara pemerintah daerah, yang memiliki saham 10 persen, telah mengeluarkan dana US$54 juta.

“Pertamina tidak memiliki posisi tawar selama biaya sunk cost (biaya investasi sebelum pengembangan) yang dikeluarkan ExxonMobil sebesar US$ 380 juta dilunasi,” ujar Tjatur.

Selain soal biaya, ExxonMobil juga tidak bisa memenuhi target produksi awal 20 ribu barel per hari yang seharusnya dilakukan pada Desember lalu. “Target itu baru bisa dipenuhi akhir tahun,” katanya.

Akhir bulan ini produksi minyak Cepu hanya sekitar lima ribu hingga 10 ribu barel per hari. Akhir Oktober hanya sekitar 16 ribu barel per hari. “Itu pun dengan catatan kilang pengolahan mini milik Tri Wahana Utama dengan kapasitas enam ribu barel sudah bisa beroperasi,” ujarnya.

Tempointeraktif/fid

lowongan pekerjaan
KISEL, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…