Senin, 7 September 2009 14:22 WIB News Share :

Depsos
Siapkan Rp 5 miliar untuk tanggap darurat gempa

Jakarta–Pemerintah Pusat memberikan bantuan sebesar Rp 5 miliar kepada 15 kabupaten yang terkena bencana gempa di Jawa Barat. Dana yang diberikan itu merupakan dana bantuan untuk tanggap darurat.

“Presiden telah memberikan dana bantuan dalam bentuk cek senilai Rp 5 miliar untuk dana tanggap darurat, bukan untuk rehabilitasi,” kata Direktur Bantuan Sosial Korban Bencana Alam, Departemen Sosial, Andi Hanindito di Jakarta, Senin (7/9).

Dia mengatakan dana yang berasal dari anggaran Departemen Sosial itu harus dibagikan kepada 15 kabupaten di Jawa Barat yang terkena gempa secara adil.

Menurut Andi, artinya dana itu harus dibagikan secara proporsional. Sehingga kemungkinan tidak sama besarannya di tiap kabupaten.

“Karena tingkat korban dan kerusakan di tiap daerah itu tidak sama,” kata dia.

Dana itu disalurkan pemerintah pusat melalui gubernur Jawa Barat. Gubernur sebagai pemerintah daerah diberi tanggung jawab untuk menyalurkan kepada korban gempa hingga tingkat bawah.

“Dan hari ini (gubernur Jabar) janji bantuan itu sudah sampai kepada korban bencana,” ujar dia.

Seperti diketahui, sumbangan Rp 5 miliar ini diberikan Presiden SBY saat meninjau lokasi gempa di Desa Pemayoman, Kecamatan Cibinong, Cianjur, Jawa Barat, pada 3 September.

“Saya bantu untuk keperluan logistik tanggap darurat,” kata SBY saat memberikan dana bantuan.

Juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng menegaskan bantuan kepada korban gempa sebesar Rp 5 miliar yang disampaikan Presiden SBY bukan berasal dari uang pribadinya.

vivanews/fid

lowongan pekerjaan
PT. BUMI AKSARA, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….