Senin, 7 September 2009 18:32 WIB News Share :

Bawaslu
KPU diharapkan terbuka soal dana kampanye

Jakarta–Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Wahidah Suaib mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan terbuka atas hasil audit dana kampanye pemilu presiden 2009 oleh Kantor Akuntan Publik.

“Kita harapkan KPU mau berkoordinasi, sehingga besok (Selasa, 8/9) ketika KPU mendapat laporan audit, maka Bawaslu juga sudah bisa dapat laporan itu,” kata Wahidah Suaib di Jakarta, Senin (7/9).

Menurut Wahidah, saat pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD lalu, Bawaslu kesulitan untuk mendapatkan data hasil audit dana kampanye sehingga tidak dapat melakukan pengawasan secara maksimal.

“Kita waktu itu kesulitan mendapatkan data. Data terlambat tersebut lebih ke arah komitmen KPU untuk memberikan itu,” ujarnya.

Sementara itu, berkaitan dengan hasil audit dana kampanye pilpres, Wahidah mengatakan, Bawaslu dapat menindaklanjuti dugaan pelanggaran itu selama tercantum dalam hasil audit. Jika tidak, maka Bawaslu tidak dapat melakukan apa-apa.

“Bisa diproses kalau masuk dalam hasil audit. Itu bisa menjadi bukti baru untuk dilakukan penelusuran, kalau tidak ada maka kita kesulitan karena ada batas kadaluarsa,” ujarnya.

Ia mengatakan, pada prinsipnya Bawaslu tidak akan berdiam diri apabila menemukan kejanggalan dalam hasil audit yang rencananya akan dilaporkan pada KPU, Selasa (8/9).

“Jika terbukti ada pelanggaran maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pilpres maka sanksi akan diberikan pada pasangan calon dan tim kampanye,” ujarnya.

Sementara itu, ditemui terpisah, anggota KPU Abdul Aziz mengatakan, setelah menerima laporan hasil audit dari KAP, KPU akan mempelajarinya telebih dahulu. Selanjutnya, hasilnya akan disampaikan pada masyarakat.

“Belum tentu juga hasil audit menggambarkan adanya penyimpangan, harus dikaji kasus per kasus. Nanti kita lihat dulu,” katanya menjawab pertanyaan tentang kemungkinan adanya pelanggaran yang terlihat dari hasil audit dana kampanye.  

Jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran yang mengarah pada pidana, maka kasus tersebut akan diteruskan ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti.

Sebelumnya, pada Juli, Bawaslu mengundang tim kampanye dari masing-masing pasangan peserta pemilihan presiden 2009 untuk mengklarifikasi tentang laporan dugaan pelanggaran administrasi pelaporan dana kampanye. Namun, kemudian laporan dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.

Kegiatan Bawaslu tersebut dinilai oleh Sekretaris Tim Nasional Kampanye SBY-Boediono Marzuki Alie prematur. Persoalan dana kampanye Pilpres 2009 sebaiknya menunggu hasil audit dari tim auditor yang ditunjuk KPU, katanya.
Ant/tya

Loading...

Kolom

GAGASAN
Karanganyar Makin Beradab

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (18/11/2017). Esai ini karya Imam Subkhan, Ketua RT 001/RW 019, Jaten, Karanganyar. Alamat e-mail penulis adalah imamsubkhan77@gmail.com.   Solopos.com, SOLO–Sepulang sekolah, anak mbarep saya, Nadhifa, yang sekarang duduk di kelas IV sekolah dasar di…