SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Pekanbaru–Pemerintah melalui Meneg LH akhirnya mencabut anugerah Kalpataru yang diberikan kepada sekolompok masyarakat adat di Kabupaten Kampar. Sebab kelompok penerima anugerah Kalpataru justru orang-orang yang merusak kawasan hutan wisata.
Penarikan Kalpataru ditandai dengan pengembalian piala pejuang lingkungan itu dari ninik mamak (masyarakat adat) di Kantor Pusat Pengolalan Lingkungan Hidup (PPLH) Regional Sumatera, Rabu (2/9) di Jl Subrantas, Pekanbaru. Acara pengembalian gelar Kalpataru ini disaksikan oleh sekelompok ninik mamak yang selama ini dianggap sebagai orang pelindung hutan wisata dan sejumlah intansi terkiat lainnya.
“Keputusan ini merupakan hasil verifikasi di lapangan, wawancara dan koordinasi dengan berbagai pihak. Atas sidang dewan pertimbangan Kalpataru akhirnya memutuskan pencabutan Kalpataru tahun 2009 dari Ninik Mamak Negeri Enam Tanjung, Kabupaten Kampar, sesuai SK Meneg LH No 4677 tertanggal 31 Agustus 2009,” kata Kepala PPLH Regional Sumatera, Sabar Ginting dalam acara tersebut.
Sebagaimana diketahui, pada 5 Juni 2009 lalu, 12 tokoh adat masyarakat Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar menerima anugrah Kalpataru yang diserahkan lansung oleh Prisiden RI SBY. Dalam acara hari lingkungan sedunia itu, 12 tokoh adat ini masuk dalam kategori Penyelamat Lingkungan yang berjasa dalam penyelamatan hutan wisata di desa mereka. Penerima anugerah saat itu diwakili oleh Datuk Majolelo.
Namun dalam perkembangannya, Datuk Majolelo dan kawan-kawan justru merusak hutan wisata tersebut. Tanpa meminta izin dari pemerintah, kelompok tokoh adat ini justru membelah kawasan hutan wisata itu dengan jalan yang menghancurkan kawasan hutan. Sikap mereka yang memporak porandakan hutan wisata alam di Riau inilah, membuat pemerintah harus meninjau ulang atas pemberian Kalpataru tadi.
“Ini sungguh peristiwa yang sangat memalukan sekali dalam dunia lingkungan hidup. Orang yang dipercaya untuk menyelamatkan sisa hutan, malah bertindak menghancurkan hutan itu sendiri. Acungan jempol buat pemerintah yang menarik kembali Kalpataru itu,” kata NGO Lingkungan Hidup Direktur Tropika, Harijal Jalil.
Sebagaimana pernah dilansir media ini, Datuk Majolelo membuat jalan sepanjang 6 km dengan lebar 20 meter. Jalan ini membelah di tengah kawasan hutan wisata yang luasnya 1.000 hektar di tepi sungai Kampar. Hutan ini cukup asri sekali dan unik, karena letaknya di lingkungan rumah penduduk.
Walau terdapat rumah penduduk, namun kawasan hutan wisata ini masih sebagaimana aslinya. Di sana ada pohon-pohon besar yang usianya diatas 100 tahun. Sayang, kelompok penerima Kalpataru itulah yang menghancurkan kawasan hutan itu.
dtc/tya