Minggu, 30 Agustus 2009 18:52 WIB News Share :

SBY
Berkurangnya kekuasaan presiden itu berkah

Jakarta–Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kekuasaan jabatan presiden saat ini sudah semakin berkurang dibanding masa yang lalu, namun hal itu justru menjadi berkah bagi dirinya.

“Dulu barangkali Presiden sangat kuat. Dengan empat kali amendemen UUD, kekuasaan Presiden banyak dilucuti, makin menyempit, makin sedikit. Tetapi saya sebagai presiden dengan kekuasan yang sudah jauh berkurang itu juga berkah, dengan demikian tidak tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan,” kata Presiden di Jakarta, Minggu.

Presiden menyampaikan hal itu dalam kata sambutannya pada silaturahmi buka puasa dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di kediaman Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita.
Dalam kesempatan itu, Presiden meminta agar DPD ke depan semakin berperan sehingga meningkatkan praktik pengawasan dan keseimbangan (check and balances) dalam kehidupan bernegara.

“Tidak boleh ada kekuasaan yang begitu absolut di negeri ini. Kalau kekuasaan itu absolut maka mengganggu ‘check and balance’ dan bisa salah,” katanya.

Menurut dia, kekuasaan Presiden saat ini memang tidak tak terbatas, sehingga kekuasaan yang ada bisa digunakan dengan baik. Presiden yang hadir bersama Ibu Ani Yudhoyono juga mengatakan upaya mencari bentuk demokrasi yang terbaik bagi negeri ini harus terus dijalankan.    

“Kalau di negeri kita juga memiliki banyak UUD itu juga segaris dengan upaya mencari bangun atau bentuk kehidupan berdemokrasi yang paling tepat,” katanya.

Menurut dia, pencarian bentuk demokrasi bagi kehidupan bernegara di Indonesia akan terus berlangsung sesuai dengan tantangan zaman.

“Oleh karena itu tidak perlu ada sakralisasi bentuk-bentuk demokrasi, termasuk UUD, karena UUD bukan kitab suci agama,” katanya.

Sejumlah menteri juga hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Polkam Widodo AS, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mensos Bachtiar Chamzah, Menbudpar Jero Watjik dan Mensesneg Hatta Rajasa.

Hadir juga Wapres terpilih Boediono sedangkan Wapres Jusuf Kalla tidak hadir. Jajaran anggota DPD baru yang akan dilantik 1 Oktober
mendatang juga hadir dalam kesempatan itu.

Ant/tya

lowongan kerja
SOCIAL KITCHEN, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama-Sama Mengawasi APBD

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (8/12/2017). Esai ini karya Doddy Salman, mahasiswa S3 Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah doddy90@yahoo.com Solopos.com, SOLO–DPRD DKI Jakarta mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran…