Kamis, 27 Agustus 2009 15:38 WIB News Share :

Baznas
Pembayar zakat harusnya peroleh keringanan pajak

Jakarta–Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Prof Dr KH Didin Hafidhuddin MSc mengatakan,  pembayar zakat diharapkan  mendapat keringanan pajak, sehingga akan mendorong penerimaan zakat secara nasional.

Bahkan di negara lain, pembayar zakat mendapatkan kemudahan untuk mencari surat izin usaha termasuk juga pengurusan surat izin pengemudi.

“Orang yang membayar zakat diharapkan  mendapat keringanan pajak, sehingga ini akan mendorong pembayar zakat secara signifikan,” kata Didin, di Jakarta, Kamis (27/8).

Menurut dia, dengan adanya keringanan pajak ini diharapkan potensi zakat per tahun yang mencapai Rp19,9 triliun akan dapat terwujud.

“Penerimaan zakat kita saat ini masih berkisar Rp1 triliun dan itu masih jauh dari potensi yang mencapai Rp19,9 triliun per tahun,” katanya.

Didin juga mengungkapkan,  kesadaran masyarakat tentang pembayaran zakat ini memang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan rata-rata 30 persen per tahun, tetapi masih jauh dari target.

Sebagai upaya mempercepat target penerimaan zakat, lanjutnya, Baznas akan melakukan amandemen Undang-undang (UU) nomor 38 tahun 1999 tentang Zakat.

“Pada UU tersebut belum memberikan saksi bagi seorang yang tidak membayar pajak dan bagaimana kompensasi pembayar zakatnya,” katanya.

Untuk itu, katanya, pihaknya sejak dua tahun lalu telah mengajukan konsep amandemen dan diharapkan tahun 2010 sudah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2009-2014.

“Konsep ini sudah disosialisasikan dengan ‘hearing’ dengan DPR, jadi diharapkan 2010 amandemen UU sudah dapat dibahas,” kata Didin.

Ketua Baznas ini juga mengomentari tentang banyaknya badan amil zakat yang justru membingungkan masyarakat.

“Banyaknya amil zakat yang ada di masyarakat justru membingungkan masyarakat, sebaiknya satu wadah saja yang telah diakui pemerintah sehingga target penerimaan zakat dapat segera tercapai,” katanya.

ant/fid

LOWONGAN PEKERJAAN
Tegar Transport Hotel Paragon Solo, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Elite Oligarki dalam Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (6/12/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Dari manakah asal elite politik Indonesia pascareformasi ini? Sejak awal masa reformasi elite…