SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)–Penataan PKL di kawasan Kampus UNS Solo ke kios belakang kantor Kecamatan Jebres sangat rentan memicu konflik sesama PKL. Pasalnya, selain tak semua PKL tersebut terdata sebagai penerima kios, mereka yang sebagian besar telah mendapatkan kios dari Pemkot ternyata juga banyak yang membangun kios lagi di tepi jalan Ki Hajar Dewantara.
Ketua Paguyuban Pedagang Sekitar Kampus (PPSK), Sukir Atmowiyono menjelaskan, jumlah kios yang dibangun Pemkot Solo selama ini hanya 170-an buah. Sementara, jumlah PKL di sana mencapai di atas 300 buah yang memenuhi di sepanjang kanan-kiri Jalan Ki Hajar Dewantara.
Jumlah itu pun, kata dia, kini membengkak lagi mengingat banyaknya PKL yang sudah menerima kios dari Pemkot namun ditinggalkan dan kembali membuka lapak di tepi jalan Ki Hajar Dewantara.
“Saya dukung langkah Pemkot menertibkan PKL ke kios yang telah dibangun itu. Namun, harus serentak dan jumlah kios benar-benar sudah disiapkan. Kalau belum siap, ya akan kembali lagi seperti ini,” tegas Sukir ketika ditemui Espos di Jebres, Sabtu (22/8).
Kondisi itu, menurut Sukir, tak lepas dari kebijakan Pemkot Solo sebelumnya yang menata PKL hanya pada sisi utara jalan Ki Hajar Dewantara. Adapun PKL di sisi selatan jalan, katanya, tak diikutkan dalam penataan PKL itu lantaran dinilai tak menghalangi pandangan bangunan pusat penelitian Solo Techno Park.
“Makanya, kios yang dibangun Pemkot hanya 170-an, bukan sebanyak jumlah PKL di kawasan UNS.”
Terkait itulah, katanya, penataan PKL UNS tanpa melakukan validasi data dan melibatkan paguyuban PKL, akan rentan terjadi konflik. Pasalnya, tak sedikit para PKL yang telah mendapatkan kios dari Pemkot namun membangun kembali lapak di tepi jalan Ki Hajar Dewantara.
“Kalau ini tak dicermati, akan ada PKL yang dapat kios dobel. Sebaliknya, PKL lainnya malah tak dapat kios dan ini tentu memicu konflik,” terangnya.
asa