Jumat, 21 Agustus 2009 17:42 WIB Karanganyar Share :

Pemerintah bakal pantau pembayaran THR

Karanganyar (Espos)–Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Karanganyar bakal menerjunkan tim untuk melakukan pemantauan ke perusahaan, berkaitan dengan pembayaran tunjangan hari raya (THR).

Sebab, akhir-akhir ini sudah muncul dugaan adanya praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk menghindari pembayaran THR. Salah satunya yang mencolok yakni kasus PHK dadakan 17 buruh CV Nova Furniture, hanya beberapa hari sebelum memasuki bulan puasa.

Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (SP KEP) Karanganyar, yang menerima aduan mereka, menilai pihak perusahaan secara sepihak melakukan PHK hanya untuk menghindari pembayaran THR. Sebab, para buruh ter-PHK itu sama sekali tak pernah berbuat kesalahan yang merugikan perusahaan.

Kepala Dinsosnakertrans Karanganyar, Suprapto, mengaku sejauh ini pihaknya belum memperoleh laporan PHK lain, kecuali yang terjadi di CV Nova Furniture.

“Kami memang belum memperoleh data yang valid soal itu. Namun jika masalahnya menyangkut soal produktivitas, kami hanya bisa mengimbau agar semuanya dibicarakan secara bipartit dulu. Kalau memang buntu, baru secara tripartit. Akan diusahakan untuk mencari jalan keluar yang baik,” ujarnya.

dsp

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Solusi Kemanusiaan untuk Jerusalem

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (13/12/2017). Esai ini karya Mudhofir Abdullah, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Alamat e-mail penulis adalah mudhofir1527@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pernyataan sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas Jerusalem sebagai ibu kota Israel yang…