SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Karanganyar (Espos)–Sebanyak lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar gagal memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD).
Hal ini tertuang dalam hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbud) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2008 Kabupaten Karanganyar yang disampaikan Gubernur Jawa Tengah kepada Pemkab Karanganyar.
Kelima SKPD itu adalah Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Kantor Catatan Sipil (Capil), Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disduknakertrans), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi serta Dinas Pariwisata (Diparta).
Dengan kondisi ini, Pemkab Karanganyar diminta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan, agar target pendapatan terpenuhi.
Terkait hal ini, Ketua DPRD Karanganyar Juliyatmono mengatakan, legislatif mendesak agar tim monitoring realisasi pendapatan daerah segera difungsikan.
“Sudah kami prediksi sebelumnya. Di mana, kendati secara keseluruhan mengalami pelampauan target, tetapi masih ada rencana pendapatan yang realisasinya di bawah target. Ini harus disikapi, koordinasi harus lebih mantap,” tutur Juliyatmono di sela-sela Sidang Paripurna Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2008, Sabtu (15/8).
Hal ini pun dikemukakannya, mengingat masih ada enam SKPD yang justru tidak mencapai realisasi belanja dari anggaran yang ditetapkan.
Keenam SKPD tersebut yakni, RSUD, Disduknakertrans, Badan Kesbangpol dan Linmas, Setda, Setwan dan Kantor Pengelola Pasar.
haw