Sabtu, 15 Agustus 2009 14:01 WIB News Share :

Mendagri
Wajib lapor harus, tapi jangan dipolitisasi

Jakarta–Mendagri Mardiyanto menegaskan sistem wajib lapor bagi seseorang kepada petugas RT/RW jika berkunjung  selama beberapa hari di satu daerah merupakan kewajiban, namun  ketentuan itu hendaknya tidak dipolitisasi.

“Ketentuan wajib lapor harus tetap diberlakukan,” kata Mendagri Mardiyanto ketika mengadakan pertemuan dengan para lurah dan kepala desa teladan di Jakarta, Sabtu (15/6).

Mardiyanto mengemukakan hal itu  ketika  menyinggung peranan para lurah dan kepala desa untuk mencegah tindakan teror di daerah mereka masing-masing.

Mendagri juga mengingatkan para ujung tombak pemerintahan paling depan ini bahwa mereka harus mengetahui setiap kegiatan masyarakat di wilayahnya  masing-masing.

Sampai saat ini masih banyak jajaran pemerintahan di daerah yang tidak tahu bahwa di wilayah mereka terdapat sejumlah pendatang yang identitas kependudukannya tidak jelas.

“Kalau  ada kegiatan dalam masyarakat yang sifatnya meragukan, para kepala desa dan lurah wajib  meningkatkan kewaspadaan diri mereka,” kata purnawirawan TNI-Angkatan Darat ini yang selama sembilan tahun menjadi gubernur Jawa Tengah sampai diangkat menjadi Mendagri pada Agustus 2007, menggantikan Mohammad Ma’ruf.

Aparat kepolisian baru-baru ini di Bekasi, Jawa Barat menemukan ratusan kg bahan baku pembuatan bom, sementara jajaran Polri di Temanggung, Jawa Tengah belum lama ini menggrebek sebuah rumah yang  menjadi sarang teroris.

Di Bekasi, aparat keamanan terpaksa menembak mati dua orang yang dicurigai merupakan teroris. Para warga setempat sering melihat para pendatang itu memasuki rumah kontrakannya  melalui jendela dengan dalih bahwa kunci rumahnya hilang atau sedang dibawa orang lain.

Pada 17 Juli 2009, sejumlah teroris melakukan peledakan bom di Hotel JW Marriott serta Ritz-Carlton, di kawasan Mega Kuningan Jakarta sehingga mengakibatkan jatuhnya korban, baik dari kalangan warga berkebangsaan Indonesia sendiri maupun warga negara asing.

Karena itu, Mendagri Mardiyanto minta jajaran pemerintahan  untuk tidak bersikap lengah  sedikitpun.

“Para teroris telah menimbulkan jatuhnya korban yang belum tentu terkait dengan tuntutan para teroris,” kata Mendagri yang didampingi Ketua Umum Tim PKK Pusat Effi Mardiyatno.

Sementara itu, Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono ketika berpidato di depan Rapat Paripurna  DPR di Jakarta pada hari Jumat 14 Agustus  juga telah mengingatkan masyarakat tentang bahaya aksi-aksi para teroris.

Masyarakat dan juga aparatur pemerintahan  diminta untuk melaporkan kepada aparat keamanan  jika menemukan hal-hal yang mencurigakan terutama  upaya kaum teroris untuk merusak stabilitas negara.

Masyarakat juga didesak untuk menghindari terganggunya  para pemuda dan pemudi dari gerakan-gerakan yang bersifat ekstrim dan bernalar sempit.

ant/fid

lowongan pekerjaan
CV MITRA RAJASA, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Intelek Banal Kampus Milenial

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (9/12/2107). Esai ini karya Adi Putra Surya Wardhana, alumnus Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah adiputra.48697@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Beberapa waktu lalu beberapa kawan yang menempuh…