SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Taufiq Effendi meminta agar reformasi birokrasi tidak hanya dijalankan di tingkat pusat saja, tetapi juga difokuskan di daerah-daerah.
“Tidak hanya di pusat saja, tetapi juga di daerah, harus ditingkatkan lagi,” katanya, di Jakarta, Jumat (14/8), yang ditemui setelah Pidato Kenegaraan di depan rapat Paripurna DPR, dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-64.
Menpan menyebutkan, sejauh ini telah terdapat sekitar 40 persen daerah seperti Karanganyar, Sragen, dan Jembrana yang berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan indikator pelayanan publik yang semakin baik.
“Dalam rangka reformasi birokrasi sudah ada Grand Strategy yang harus dijalankan. Kita benahi semuanya,” katanya.
Reformasi birokrasi ini dimulai dari pembenahan komposisi pegawai di sebuah departemen, penempatan pegawai sesuai dengan tugasnya, dan evaluasi kinerja.
Menurut Menpan, selama lima tahun terakhir reformasi birokrasi telah menampakkan hasilnya. Ini terlihat dari penghematan uang negara yang berhasil dicapai dan peningkatan anggaran belanja negara.
“Ke depan, angka (penghematan dan peningkatan anggaran belanja negara) harus ditingkatkan lagi,” katanya.
Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya mengatakan pada 10 tahun mendatang, misi selanjutnya adalah melaksanakan reformasi gelombang kedua. Agenda utama reformasi gelombang kedua ini adalah menuntaskan agenda reformasi sebelumnya dan kemudian meningkatkannya.
“Reformasi gelombang kedua ini, kalau saya boleh mengatakan, hakikatnya adalah untuk membebaskan Indonesia dari dampak dan ekor krisis yang terjadi 10 tahun yang lalu, dan kemudian pada tahun 2025 negara kita berada dalam fase untuk benar-benar bergerak menuju negara maju,” katanya.
Presiden meyakini pada tahun 2025 kondisi bangsa dan negara Indonesia akan jauh lebih baik dari saat ini.
ant/fid