Kamis, 13 Agustus 2009 17:28 WIB Pendidikan Share :

Federasi guru usulkan 3 nama calon Mendiknas

Jakarta–Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) mengusulkan tiga nama Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) 2009-2014 yang dinilai pantas diusulkan kepada Presiden RI.

“Ini merupakan hasil diskusi internal kami dengan sejumlah komunitas pendidikan. Kami tidak hanya mengajukan kriteria calon yang pantas menduduki posisi Mendiknas, tetapi menyebutkan namanya sekaligus,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat FGII Suparman kepada wartawan di Jakarta, Kamis (13/8).

Menurut FGII, suatu asosiasi profesi guru yang  mengklaim memiliki 152 ribu anggota, calon yang merupakan prioritas adalah Prof Dr H Said Hamid Hasan, pakar manajemen pendidikan dan kurikulum serta guru besar dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung.

Calon FGII kedua, lanjut dia, adalah Prof Dr H Soedijarto, pakar kurikulum, filsafat dan manajemen pendidikan  dan Guru Besar dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang berpengalaman sebagai anggota Badan Pekerja MPR RI 1999-2004 dan menginisiasi anggaran pendidikan 20 persen.

Sedangkan calon ketiga FGII adalah Prof Dr Fasli Jalal yang meski seorang dokter gizi namun berpengalaman luas dalam pendidikan, saat ini menjabat sebagai Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas dan mantan Dirjen Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas.

Ketiganya, tambah Sekjen FGII Iwan Hermawan memiliki kriteria yang diinginkan FGII yakni nonpartisan alias profesional, akomodatif terhadap aspirasi masyarakat, visioner, memiliki komitmen kebangsaan dan komitmen memperbaiki pendidikan yang kuat.

Pihaknya juga mengharapkan Mendiknas yang terpilih nanti mampu mengatasi berbagai persoalan pendidikan seperti masalah Ujian Nasional agar tidak menjadi penentu pendidikan, memperbaiki persoalan kurikulum yang terlalu padat bagi peserta didik, persoalan guru, khususnya guru swasta dan honorer, serta pendidikan gratis yang tetap bayar.

Selain itu, harus mampu mengatasi persoalan diskriminasi pendidikan dan akses si miskin terhadap pendidikan, efektivitas dana Depdiknas, masalah hubungan pusat dan daerah, serta persoalan Buku Sekolah Elektronik (BSE) dan persoalan gedung sekolah.

“Yang jelas di antara pilihan kami di DPC-DPC FGII, tidak ada satupun yang mencalonkan kembali Bambang Sudibyo sebagai Mendiknas,” katanya sambil menyesalkan diberlakukannya kebijakan Badan Hukum Pendidikan (BHP) pada masa Bambang Sudibyo.

Ditanya mengenai kavling Mendiknas yang biasanya diberikan kepada organisasi Muhammadiyah, Suparman, menghendaki agar jabatan Mendiknas tidak lagi didasarkan atas kavling-kavling bersifat politis tetapi atas dasar profesionalisme.

ant/fid

lowongan pekerjaan
AYAM BAKAR KQ 5, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama-Sama Mengawasi APBD

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (8/12/2017). Esai ini karya Doddy Salman, mahasiswa S3 Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah doddy90@yahoo.com Solopos.com, SOLO–DPRD DKI Jakarta mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran…