Selasa, 11 Agustus 2009 13:48 WIB News Share :

KPU siapkan langkah antisipasi putusan MK

Jakarta–Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan KPU provinsi di seluruh Indonesia, Selasa, menggelar rapat koordinasi di Jakarta, dengan salah satu agendanya adalah menyiapkan langkah untuk mengantisipasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilpres.

“KPU bersiap-siap menghadapi putusan MK apa pun bentuknya. Kalau ternyata harus ditindaklanjuti, apapun bunyinya (putusan MK) kita segera koordinasi ke KPU provinsi yang kemudian diteruskan ke KPU kabupaten/kota,” kata anggota KPU Andi Nurpati di Jakarta, Selasa.

Putusan dari kasus perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh pasangan capres-cawapres Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla-Wiranto itu, rencananya dibacakan pada Rabu (12/8).

Sebelumnya, Andi mengatakan, pihaknya optimis menang dalam kasus perselisihan hasil pilpres yang diproses di Mahkamah Konstitusi karena bukti-bukti yang disampaikan lengkap dan kuat.

Menurut Andi, salah satu pemohon yakni pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto tidak dapat menghadirkan bukti kuat tentang dugaan penggelembungan suara.

Pemohon telah memberikan bukti hasil penghitungan suara pilpres, namun dalam versi internal yang dihitung oleh tim pasangan Megawati-Prabowo. KPU menilai, pemohon tidak dapat menghadirkan bukti formal.

Menghadapi gugatan tentang hasil penghitungan suara, KPU menyiapkan bukti berupa formulir rekapitulasi suara di 471 kabupaten/kota, kecamatan, hingga tingkat tempat pemungutan suara (formulir C1). Dengan bukti tersebut, KPU yakin dapat memenangkan kasus dugaan penggelembungan suara.

Sementara itu, rakor KPU dan KPU provinsi yang diselenggarakan di Gedung KPU juga dilaksanakan untuk membahas sejumlah agenda lainnya seperti evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan ulang pemilu legislatif di sejumlah daerah dan persiapan pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota terpilih.

Selain itu, KPU dan KPU provinsi juga membahas tentang persiapan pelaksanaan pemilu kepala daerah pada 2010, maupun yang tertunda karena pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden.

“KPU harus menyiapkan bimbingan teknis untuk pemilu kepala daerah di wilayah yang melaksanakan termasuk wilayah pemekaran,” jelasnya.

Ant/tya

lowongan pekerjaan
Harian Umum SOLOPOS Account Executive, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama-Sama Mengawasi APBD

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (8/12/2017). Esai ini karya Doddy Salman, mahasiswa S3 Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah doddy90@yahoo.com Solopos.com, SOLO–DPRD DKI Jakarta mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran…