Jumat, 7 Agustus 2009 18:18 WIB News Share :

Pemerintah siapkan aturan hentikan penyelidikan kasus Lapindo

Jakarta–Pemerintah tengah menyiapkan aturan hukum untuk menghentikan penyelidikan kasus lumpur Lapindo. Ini merupakan tindak lanjut atas putusan MA, DPR dan surat Ketua DPR-RI mengenai kasus itu.

“Kita sedang menyesuaikan Perpres 14/2007 (tentang pembentukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) dengan keputusan MA,” kata¬† Mensesneg Hatta Rajasa, di Jakarta, Jumat (7/8).

Dikatakan dia, keputusan MA itu menyatakan bahwa semburan lumpur yang tenggelamkan beberapa desa di Porong, Jawa Timur, sebagai bencana alam. Putusan hukum dari MA itu sudah merupakan putusan final.

Putusan dari MA yang konsekuensinya adalah bebasnya PT Lapindo Brantas dari segala tuntutan atas semburan liar lumpur panas dan memindahkan beban tanggungjawab ke pundak pemerintah, mendapatkan dukungan dari DPR. Ada keputusan dari DPR dan desakan dari Ketua DPR agar pemerintah melaksanakan segera putusan MA.

“Ada surat dari Ketua DPR RI kepada Presiden, untuk segera tindaklanjuti keputusan dewan dan keputusan MA,” ujar Hatta.

dtc/fid

lowongan pekerjaan
PT.ARUTAMA BUMI STILINDO, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Musik untuk Palestina

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (12/12/2017). Esai ini karya Udji Kayang Aditya Supriyanto, peminat kajian budaya populer dan pendengar musik metal ala Timur Tengah. Alamat e-mail penulis adalah udjias@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bikin masalah lagi….