Rabu, 5 Agustus 2009 13:41 WIB Internasional Share :

DK PBB lindungi anak-anak di daerah perang

New York–Dewan Keamanan (DK) PBB, Selasa, dengan suara bulat mensahkan resolusi bersejarah guna memperluas kriteria perlindungan anak di daerah perang hingga mencakup tindakan yang membuat cacat, membunuh, memperkosa, dan melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak.

“Ini adalah tindakan besar mencegah terbebasnya para pelaku kejahatan terhadap anak dari hukuman dan pengakuan akan kenyataan konflik hari ini. Anak laki-laki dan perempuan kian menjadi sasaran dan korban, yang dibunuh serta diperkosa, dan direkrut menjadi anggota kelompok bersenjata,” kata utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB Urusan Anak dan Konflik Bersenjata Randhika Coomaraswamy.

Untuk pertama kali, Resolusi 1882 memberi Sekretaris Jenderal PBB wewenang untuk memperluas “daftarnya mengenai perbuatan memalukan” hingga meliputi membunuh dan membuat cacat anak-anak, serta pelanggaran besar seksual terhadap anak-anak pada masa perang.

Kebijakan “untuk menyebutkan dan membuat malu” telah terbukti sebagai metode yang agak efektif dalam memperkuat pembebasan tentara bocah dari berbagai kelompok bersenjata. Misalnya, tahun ini, PBB dapat membebaskan anak-anak dari berbagai kelompok bersenjata dari Filipina, Republik Afrika Tengah, Nepal, Sudan, dan Pantai Gading.

“Kami berharap jenis pendaftaran semacam ini akan memiliki konsekuensi yang sama,” kata Coomaraswamy kepada wartawan. Ia merujuk kepada mandat yang diperpanjang oleh Sekretaris Jenderal.

Resolusi 1882 juga memberi kerangka kerja bagi PBB untuk melaksanakan tindakan terarah terhadap para pelaku yang telah berulang-kali. Namun, kemampuan untuk melaksanakan tindakan keras hanya akan ada jika komite sanksi sudah ada buat kelompok bersenjata atau negeri yang bersangkutan, kata Coomaraswamy.

“Kami harus memikirkan mekanisme bagi tempat yang tak memiliki komite sanksi,” kata dia kepada wartawan. “Itu masih merupakan proses politik dan perundingan masih berlangsung mengenai itu sehingga komite tersebut mungkin ada pada resolusi berikutnya.”

Selama enam bulan mendatang, kantor Coomaraswamy akan bekerja sama dengan para pengacara guna menentukan kriteria bagi pendaftaran berdasarkan mandat yang diperluas itu. Masalah itikad, misalnya, akan memainkan peran menentukan dalam apakah satu negara atau kelompok bersenjata dimasukkan ke dalam daftar memalukan tersebut.

Resolusi 1882, yang secara tak resmi melibatkan Duta Besar Meksiko di PBB Claude Heller, juga mendorong Departemen Operasi Pemelihata Perdamaian PBB untuk menyalurkan layanan perlindungan anak ke dalam semua misinya, dan menyeru negara anggota agar memastikan bahwa kesejahteraan anak-anak yang menjadi korban konflik bersenjata terpadu di dalam semua proses perdamaian dalam upaya pembangunan kembali dan pemulihan pasca-konflik.

ant/fid

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama-Sama Mengawasi APBD

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (8/12/2017). Esai ini karya Doddy Salman, mahasiswa S3 Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah doddy90@yahoo.com Solopos.com, SOLO–DPRD DKI Jakarta mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran…