Senin, 3 Agustus 2009 16:36 WIB News Share :

Pemerintah evaluasi kinerja KPU

Jakarta–Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto mengatakan, pemerintah sedang mengevaluasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kami tidak bisa memberikan penilaian begitu saja terhadap sebuah lembaga. Ini perlu proses,” katanya, usai menghadiri Rapat Paripurna Luar Biasa DPR RI dengan agenda Penyampaian Pengantar/Keterangan RAPBN Tahun 2010 beserta Nota Keuangannya di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin (3/8).

Mardiyanto menegaskan, evaluasi terhadap kinerja KPU akan dilakukan hingga batas waktu yang ditetapkan. Namun Mendagri belum memastikan waktu pengumuman hasil evaluasi terhadap KPU.

Sebelumnya, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, yang juga calon presiden pada Pemilu Presiden 2009, mengakui KPU menjadi penyebab utama permasalahan yang terjadi selama ini terkait pelaksanaan pemilu legislatif ataupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2009.

Karena itu, pihaknya mengajukan keberatan terhadap langkah dan kebijakan KPU melalui gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ya, itulah yang terjadi. Kenapa kami akhirnya mengajukan gugatan hukum ke MK karena memang ada masalah di KPU. Lihat saja persoalan daftar pemilih tetap (DPT) dan lainnya,” kata Kalla.

Dia mengharapkan, dengan gugatan itu pelaksanaan Pilpres 2009 menjadi benar. Hal ini penting untuk pembelajaran pelaksanaan pemilu di masa datang.
“Karena itu, tidak boleh terjadi lagi seperti itu,” kata Kalla.

Terkait hal itu,  KPU menyatakan siap menghadapi sengketa pemilu dengan bertemu seluruh KPU provinsi untuk melakukan pengecekan akhir atas hasil rekapitulasi dan jumlah pemilih yang tercatat dalam DPT.

ant/fid

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama-Sama Mengawasi APBD

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (8/12/2017). Esai ini karya Doddy Salman, mahasiswa S3 Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah doddy90@yahoo.com Solopos.com, SOLO–DPRD DKI Jakarta mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran…