SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Tunjangan guru dan dosen yang diterima tenaga pendidik baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo menyatakan pemberian tunjangan dobel dari Pemda diperbolehkan, tergantung dari kemampuan masing-masing daerah.
“Dosen memang kewenangan pusat, tapi Pemda ada yang ingin memperbaiki mutu dosen. Misalnya mengirimkan dosen kuliah lagi atau memberikan beasiswa. Ya itu nggak apa-apa,” katanya seusai Rapat Paripurna Luar Biasa DPR RI tentang Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN 2010 beserta Nota Keuangannya di Jakarta, Senin (3/8).
RAPBN 2010 menaikkan anggaran pendidikan menjadi Rp51,8 triliun, disamping masih ada alokasi dana penyesuaian berupa tambahan tunjangan kependidikan bagi guru sebesar Rp 7,9 triliun.
Sementara kenaikan terbesar dari dana perimbangan dalam tahun 2010 berasal dari rencana realokasi tunjangan profesi yang dialokasikan sebagai DAU tambahan, untuk tunjangan profesi guru sebesar Rp 8,9 triliun.
Mendiknas mencontohkan untuk tunjangan yang diberikan daerah, terbesar diberikan oleh Pemprov DKI bagi guru sebesar Rp 2,5 juta per orang.
“Makanya kalau DKI masih melakukan pungutan ke siswa itu keterlaluan, karena kesejahteraan guru DKI paling baik se-Indonesia,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, peningkatan anggaran pendidikan itu untuk meningkatkan akses dan pemerataan pada jenjang pendidikan dasar yang berkualitas bagi semua anak usia 7-15 tahun, menurunnya angka putus sekolah, meningkatnya kualitas pendidikan dan meningkatnya kesejahteraan pendidik.
“Kita semua berharap dengan ditingkatkannya alokasi anggaran ini maka kesejahteraan para guru dan dosen akan semakin membaik, dan akhirnya sesuai dengan harapan rakyat, mutu pendidikan kita akan meningkat lebih tinggi lagi,” demikian Presiden Yudhoyono.
ant/fid