Senin, 3 Agustus 2009 16:34 WIB News Share :

Anggota Dewan terancam pidana akan diberhentikan sementara

Jakarta–Para anggota legislatif yang menyandang status terdakwa dalam satu kasus hukum dengan ancaman pidana akan diberhentikan sementara sebagai anggota DPR/DPRD dan pemulihan status berikut hak-haknya akan dikembalikan apabila pengadilan membuktikan mereka tidak bersalah.

Hal itu ditegaskan Ketua Pansus RUU tentang MPR/DPR/DPD dan DPRD Ganjar Pranowo saat menyampaikan laporannya tentang pembahasan RUU yang dipimpinnya dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPR di Gedung DPR Jakarta, Senin, sebagai bagian dari penegakan disiplin dan kode etik anggota Dewan.

Menurut dia, rakyat menghendaki agar anggota-anggota lembaga perwakilan, baik di tingkat pusat maupun daerah, lebih akuntabel dalam menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya.

“Bagi anggota DPR yang terkena sanksi pemberhentian sementara, maka dirinya hanya menerima gaji pokok saja. Sedangkan ketika dinyatakan bersalah oleh pengadilan, anggota DPR itu dapat diberhentikan tetap,” ujarnya.

Akan tetapi, Ganjar melanjutkan, ketika putusan pengadilan menyatakan anggota bersangkutan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, maka nama yang bersangkutan harus direhabilitasi dan berbagai haknya dipulihkan kembali.

ant/fid

lowongan pekerjaan
PT.ARUTAMA BUMI STILINDO, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Solusi Kemanusiaan untuk Jerusalem

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (13/12/2017). Esai ini karya Mudhofir Abdullah, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Alamat e-mail penulis adalah mudhofir1527@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pernyataan sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas Jerusalem sebagai ibu kota Israel yang…