SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Boyolali (Espos)–Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2009, dinilai masih berorientasi pada kesejahteraan aparatur pemerintahan dengan menambah belanja pegawai dan barang.
Semestinya, di tengah krisis global saat ini kebijakan belanja APBD difokuskan untuk menambah investasi layanan umum yang mampu menggenjot pertumbuhan perekonomian daerah.
“Kenyataan ini sulit untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” tandas juru bicara Fraksi PDIP, Eka Wardaya, dalam pembacaan pendapat atas pembahasan APBD-P 2009, di Gedung Paripurna, Rabu (29/7).
Dalam Rapat Paripurna yang tidak dihadiri Fraksi PKB dan Fraksi Demokrat, Eka mendesak perlu ada pencermatan lebih pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki program sama seperti SKPD lain. Pasalnya, kenyataan tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan mengakibatkan inefisiensi anggaran belanja barang dan jasa.
Sementara itu, Fraksi PAN melalui Mulyanto sebagai juru bicara menilai kemampuan keuangan Kabupaten Boyolali semakin menurun. Menurut FPAN defisit anggaran 2009 diperkirakan mencapai Rp 58 miliar.
Mulyanto menyebutkan dalam RAPBD-P 2009, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 833,7 miliar. Sedangkan belanja daerah mencapai Rp 892,1 miliar. Dari hitungan angka tersebut, FPAN memastikan akan terjadi defisit anggaran sebesar Rp 58,3 miliar.
“Ini berarti kegiatan seperti musyawarah rencana pembangunan terancam sia-sia,” katanya di hadapan peserta Rapat Paripurna.
dwa