Senin, 27 Juli 2009 20:35 WIB News Share :

Tim JK-Wiranto minta rekapitulasi Pilpres dibatalkan

Jakarta–Tim Kuasa Hukum Jusuf Kalla – Wiranto meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) agar bisa membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan rekapitulasi hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2009.

“Kami meminta agar keputusan untuk perhitungan suara pilpres dibatalkan,” kata Koordinator Tim Kuasa Hukum JK-Wiranto, Chairuddin Harahap, kepada wartawan di Gedung MK di Jakarta, Senin.

Menurut Chairuddin, pihaknya sebelumnya telah mengemukakan bahwa perhitungan suara pilpres seharusnya dihentikan terlebih dahulu karena terdapat banyaknya pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Ia menegaskan, proses perhitungan suara yang tidak mengindahkan beragam persoalan terkait DPT itu tidak sesuai dengan sejumlah perundangan seperti UU Pemilu dan UU Pilpres.

Pihak Tim Kuasa Hukum JK-Wiranto membawa hingga sekitar 55 bukti tetapi terdapat pula sejumlah bukti yang belum diserahkan karena belum lengkap.

Dengan gugatan pilpres tersebut, ujar Chairuddin, pihaknya berharap antara lain untuk meningkatkan peradaban demokratis di Indonesia sehingga benar-benar layak dan pantas untuk menyandang sebagai salah satu negara demokrasi terbesar.

“Tidak boleh ada pelanggaran terhadap hak asasi, hak politik, dan hak sosial,” katanya.

Untuk itu, Chairuddin menuturkan, pihaknya menumpukan harapan kepada MK sebagai pengawal konstitusi agar bisa memberikan sumbangsih dalam kehidupan berpolitik dengan mengabulkan gugatan yang mereka ajukan.
Ant/tya

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Hantu Komunisme Masih Menakutkan Anda?

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (4/12/2017). Esai ini karya Ahmad Djauhar, Ketua Dewan Redaksi Harian Solopos dan Wakil Ketua Dewan Pers. Alamat e-mail penulis adalah eljeha@gmail.com. Solopos.com, SOLO–”Communism? Nyet… nyet… nyet…[Komunisme? Tidak… tidak… tidak…].” Begitulah komentar orang Rusia…