Senin, 27 Juli 2009 19:31 WIB Sukoharjo Share :

Defisit RAPBD-P 2009 Sukoharjo membengkak Rp 5 miliar

Sukoharjo (Espos)–Defisit kota makmur yang muncul pada RAPBD Perubahan (RAPBD-P) 2009 diestimasikan membengkak menjadi Rp 5 miliar lebih. Kondisi demikian membuat Dewan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo lebih berhemat.

Berdasar data yang diterima <I>Espos<I>, meski pendapatan di RAPBD-P mengalami peningkatan namun kondisi belanja juga mengalami hal yang sama bahkan jauh lebih besar. Untuk pendapatan, ada peningkatan senilai Rp 18 miliar lebih yaitu dari sekitar Rp 693 miliar menjadi Rp 712 miliar. Sementara untuk belanja, ada peningkatan sedikitnya Rp 24 miliar yaitu dari Rp 740 miliar menjadi Rp 764 miliar.

Masih mengacu kepada APBD 2009 dan RAPBD-P 2009, defisit kota makmur juga mengalami pembengkakan senilai Rp 5 miliar lebih. Apabila jumlah defisit pada APBD 2009 hanya senilai Rp 46 miliar lebih, saat ini nominalnya telah naik menjadi sedikitnya Rp 51 miliar.

Anggota Tim Panitia Anggaran (Panggar), Khoirul Ikhsan menerangkan, pihaknya menyayangkan kondisi tersebut. “Peningkatan pendapatan yang sangat besar pada RAPBD-P menurut kami tidak wajar. Tapi kondisinya memang seperti itu karena Kabupaten Sukoharjo ini mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) serta bagi hasil cukai rokok,” ujarnya ketika dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Senin (27/7).

Meski menguntungkan, Khoirul menambahkan, dua pos tersebut termasuk dalam kategori pos yang rawan. Pasalnya, selain jumlah bantuannya besar untuk pengawasan juga tergolong tidak maksimal. “Saya katakan rawan sebab ada indikasi dananya nanti hanya akan dibagi-bagi. Menurut kami, dengan adanya tambahan dana yang besar seharusnya dipergunakan untuk kebutuhan yang mendesak seperti pembangunan infrastruktur, bidang kesehatan maupun pendidikan,” terangnya.

Disinggung <I>Espos<I> mengenai nilai defisit yang sangat tinggi yaitu mencapai Rp 51 miliar, menurut Khoirul, juga sudah diprediksi Dewan sebelumnya. Belanja yang besar tersebut dia nilai tak terarah. Munculnya belanja tersebut adalah imbas dari peningkatan pendapatan yang juga tidak kecil jumlahnya.

“Kalau kami perhatikan, belanja di RAPBD-P ini kan <I>mbeber<I> ke mana-mana. Agar pada ketetapan tidak terjadi hal yang sama, kami nantinya akan lebih cermat dalam meneliti anggaran,” ujarnya. Khoirul menambahkan, belanja yang tidak perlu akan dicoret kalangan Dewan.

aps

LOWONGAN PEKERJAAN
Bagian Legal, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Solusi Kemanusiaan untuk Jerusalem

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (13/12/2017). Esai ini karya Mudhofir Abdullah, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Alamat e-mail penulis adalah mudhofir1527@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pernyataan sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas Jerusalem sebagai ibu kota Israel yang…