SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Wonogiri (Espos)–Anggota dewan menyoroti perubahan ketentuan alokasi DAK di bidang pendidikan 2009 dari belanja langsung ke dana hibah dinilai rawan kebocoran. Hal tersebut disebabkan, adanya perubahan dalam pengalokasian dan administrasi dari Disdik ke SKPD DPPKAD.
Menurut anggota Dewan, Ahmad Zarif, pergantian dana alokasi khusus (DAK) berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 3 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa untuk DAK Pendidikan dianggarkan dalam belanja tidak langsung dalam bentuk dana hibah sekolah, harus dicermati. Dia mengatakan, sebelumnya belanja langsung dari pos modal tersebut merupakan aset daerah, tetapi jika dialihkan menjadi belanja tidak langsung maka dana itu menjadi dana non aset.
“Dana hibah dari pemerintah pusat itu senilai Rp 40,94 miliar, perubahan dari belanja langsung ke belanja tidak langsung harus dicermati,” ungkap dia ketika dijumpai wartawan seusai pembacaan nota pengantar Bupati Wonogiri, di Gedung Dewan, Sabtu (25/7).
Dia mengatakan, pengalihan tersebut dinilai rawan kebocoran, karena apabila dana tersebut menjadi aset maka alokasi dana dan kegunaannya akan dirinci secara administratif. Berbeda halnya jika dana itu menjadi hibah, sambung dia, tidak ada ketentuan mengenai rincian administrasi dana tersebut. Selain itu, papar dia, dana itu akan lebih tepat jika dialokasikan ke sekolah swasta.
“Jika dialokasikan ke sekolah negeri maka dana itu akan menjadi aset dan itu menyalahi dari aturan,” ungkap dia.
Menurut anggota Dewan lainnya, Ngadiyono, adanya perubahan alokasi dana itu akan memunculkan persoalan salah satunya pengalokasian dan administrasi akan berubah dari Dinas Pendidikan yang selama ini mengelola, ke satuan kerja pemerintah daerah DPPKAD. Menurutnya, hal itu akan menambah beban dan tanggungjawab DPPKAD.
das