SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyiapkan tim advokasi untuk menghadapi gugatan-gugatan yang akan diajukan pascapengumuman dan penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden 2009.
“Kita sedang menyiapkan dan membentuk tim advokasi,” kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, di Jakarta, Jumat.
Selain menyiapkan tim advokasi, KPU juga telah meminta setiap KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hasil pilpres 8 Juli 2009.
Dokumen maupun data yang diperlukan tersebut seperti daftar pemilih tetap (DPT) di setiap tempat pemungutan suara, hasil rekapitulasi di kecamatan, kabupaten, dan provinsi.
Menurut Ketua KPU, hasil pemilu yang paling berpotensi digugat yakni di Pulau Jawa seperti Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta.
Sesuai undang-undang, gugatan pilpres boleh diajukan dalam jangka waktu 3 kali 24 jam setelah KPU menetapkan hasil pemilu presiden dan wakil presiden yang direncanakan dilaksanakan pada Sabtu (25/7) besok.
Sebelumnya, pada Kamis 23 Juli, KPU telah menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden 2009. Hasil rekapitulasi tersebut menunjukkan, pasangan capres-cawapres Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono berhasil memperoleh suara tertinggi yakni 73.874.562 atau 60,80 persen.
Sedangkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto meraih 32.548.105 suara atau 26,79 persen dan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto mendapatkan 15.081.814 suara atau 12,41 persen.
Ditemui terpisah, anggota KPU Andi Nurpati mengatakan hasil rekapitulasi tersebut masih harus diperiksa kembali dan dipastikan kembali sebelum diumumkan dan ditetapkan sebagai hasil Pemilu pada Sabtu.
“Jadi akan diperiksa dulu apakah angka-angka itu sudah sesuai atau tidak, jangan sampai ada kekeliruan memasukkan data. Baru setelah ‘clear’ KPU akan menandatangani berita acara dan sertifikatnya,” katanya.
Ant/tya