SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Semarang–Kabupaten Purbalingga kembali meraih juara sebagai daerah paling proinvestasi di Jawa Tengah, mengalahkan empat nominator lainnya, Kota Tegal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Banyumas.
“Berdasarkan penilaian yang didasarkan pada faktor upaya yang telah dilakukan, kinerja, dan prospek, maka kabupaten/kota proinvestasi dengan peringkat pertama adalah Kabupaten Purbalingga dengan 3,888 poin,” kata anggota panelis Agung Pambudi, Ketua Komite Pelaksanaan Otonomi Daerah, saat membacakan hasil sidang panel dalam rangka pemberian penghargaan kabupaten/kota proinvestasi 2009, di Gedung Gradhika, Semarang, Kamis (23/7).
Sementara peringkat kedua diraih oleh Kabupaten Banyumas (3,8776 poin), peringkat ketiga Kota Tegal (3,538 poin), peringkat keempat Kabupaten Kudus (3,52848 poin), dan peringkat kelima Kabupaten Wonosobo (3,485 poin).
Kabupaten Purbalingga pernah menjadi kabupaten proinvestasi pada 2004, diteruskan Kabupaten Sragen (2005), Kabupaten Jepara (2006), Kabupaten Kudus (2007), dan Kota Surakarta (2008).
Kabupaten Purbalingga pernah menjadi kabupaten proinvestasi pada 2004, diteruskan Kabupaten Sragen (2005), Kabupaten Jepara (2006), Kabupaten Kudus (2007), dan Kota Surakarta (2008).
Sebelum diputuskan, masing-masing kepala daerah dari lima besar kabupaten/kota proinvestasi menyampaikan presentasi di hadapan tim panelis yakni, F.X. Sugiyanto (gurubesar Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro), Agung Pambudi (Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah), Solichedi (Ketua Kamar Dagang Industri Jateng), Sandiaga S. Uno (mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), dan Suhardi (Badan Pusat Penanaman Modal).
Bupati Purbalingga, Triyono Budi Sasongko mengatakan, keberhasilan daerahnya ditopang oleh komitmen menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif di antaranya dengan memberikan kemudahan dalam perizinan usaha dan menghilangkan pungutan serta memberikan keringan restribusi.
Terkait penanaman modal asing (PMA), Triyono mengaku bangga karena PMA tidak hanya di tingkat kota, tetapi sudah masuk hingga tingkat desa.
“Industri rambut, seperti wig, bulu mata, manekin, dan alat kecantikan tidak hanya di kota, tetapi di desa-desa,” katanya.
Total PMA pada 2008 di Kabupaten Purbalingga ada 18 unit usaha, penanaman modal dalam negeri (PMDN) 18 unit usaha, dan plasma PMA ada 260 unit usaha. Sementara penyerapan tenaga kerja perusahaan yang berorientasi ekspor tahun 2008, PMA sebanyak 26.722 orang, PMDN 13.289 orang, dan plasma PMA ada 11.183 orang.
“Selangkah lagi, target kami tahun 2010 menjadikan Kabupaten Purbalingga sebagai sentra industri rambut di dunia. Kita hanya kalah bersaing dengan Cina soal kuantitas, sementara untuk kualitas kita tidak ketinggalan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Triyono mengatakan bahwa cluster industri unggulan Kabupaten Purbalingga yakni wig, bulu mata, manequin, alat kecantikan, 100 persen berorientasi ekspor.
“Wig yang digunakan Whitney Houston dan bulu mata Madonna dipesan dari Purbalingga, sungguh. Sumpah,” kata Triyono yang mendapat tepuk tangan dari para peserta saat menyampaikan presentasinya.
Dalam kesempatan sama, Didik Sukmono, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Investasi menambahkan, penilaian terhadap Kabupaten Purbalingga juga dipengaruhi oleh kebijakan bupatinya yang mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pembebasan Kewajiban Registrasi Ulang Izin Gangguan.
Didik menjelaskan, lima kabupaten/kota lolos seleksi dari 35 kabupaten/kota di Jateng. Tahap pertama administrasi, kabupaten/kota mengirimkan informasi, regulasi, dan promosi.
“Dari data sekunder tersebut, terpilih sepuluh besar, dan setelah dilakukan kunjungan lapangan untuk mencocokkan data sekunder, terpilih lima besar,” katanya.
Lima kabupaten/kota yang sebelumnya masuk sepuluh besar lainnya yakni Kota Magelang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Pemalang, dan Kota Pekalongan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih menyatakan, lima kabupaten yang masuk nominasi proinvestasi merupakan daerah pilihan yang memiliki terobosan-terobosan yang baik untuk mendatangkan investor.
“Kepala daerah tersebut bisa jadi inspirasi kabupaten/kota yang lain,” kata Rustriningsih.
Terkait regulasi, Rustriningsih meminta selalu ada evaluasi peraturan seperti peraturan daerah (perda) untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan menarik investasi.
ant/fid