SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Departemen Keuangan (Depkeu) tengah menggodok alokasi dana antisipasi dampak teror bom yang akan masuk dalam APBNP 2009.
“Mengenai kementerian/lembaga (K/L) yang akan mendapat anggaran, dan dalam rangka atau tujuannya apa, saat ini sedang digodok,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ketika ditemui di Kantor Menko Perekonomian Jakarta, Kamis (23/7).
Menkeu menyebutkan, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) sudah menyampaikan usulan program antisipasi dampak ledakan dan ancaman bom itu.
DPR, lanjut Menkeu, pada prinsipnya memberikan ruang atau anggaran kontingensi untuk berjaga-jaga dan kebutuhan mendesak dalam APBNP 2009.
DPR, lanjut Menkeu, pada prinsipnya memberikan ruang atau anggaran kontingensi untuk berjaga-jaga dan kebutuhan mendesak dalam APBNP 2009.
“Pada dasarnya DPR sudah memberikan ruangan, magnitudenya tidak melebihi total defisit APBNP yang diusulkan pemerintah yakni 2,5% dari PDB,” katanya.
Menurut dia, jika lihat dari proyeksi penerimaan dan belanja, APBN 2009 memiliki potensi ruangan untuk membiayai anggaran antisipasi dan ancaman terorisme.
Menurut dia, dari sisi pemerintah juga ada kebijakan untuk menanggung pembiayaan korban ledakan bom di luar mekanisme asuransi dimiliki oleh korban.
“Kemudian juga perlu antisipasi untuk menetralisir image terhadap Indonesia akibat ledakan bom tersebut,” katanya.
Menkeu yang juga Plt Menko Perekonomian itu mengakui, untuk penanganan dampak ke sektor pariwisata memang masih memerlukan pembicaraan bersama.
“Bagaimana penanganan dampak ke sektor pariwisata memang akan dibicarakan lagi,” katanya.
Menkeu mengakui, pihak kepolisian dan yang terkait dengan Budpar memang merupakan dua sektor yang berperan penting dalam antisipasi dampak ledakan bom dan teror.
“Yang paling memegang peranan atau data yang paling besar dari kejadian ini kan memang dua sektor itu,” katanya.
Sebelumnya Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR, Suharso Monoarfa mengungkapkan, anggaran antisipasi dampak ledakan bom dalam RAPBNP 2009 akan mencapai sekitar Rp 5,5 triliun.
ant/fid