SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)–Pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi 2009 direncanakan dilakukan bukan lagi terpusat di tingkat provinsi melainkan secara regional. Terkait itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo giat melakukan koordinasi dengan pemerintah enam kabupaten lain di Soloraya.
Hal tersebut diungkapkan secara terpisah oleh Walikota Solo, Joko Widodo, dan Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Supradi Kertamenawi, Selasa (21/7). Ditemui di lobi ruang kerja Walikota di Kompleks Balaikota Solo, kemarin, Jokowi mengatakan, mulai tahun ini, pelaksanaan seleksi CPNS tidak lagi dilakukan secara terpusat di tingkat provinsi, melainkan sesuai kebijakan daerah.
“Nah, terkait itu, kami sedang mengusahakan agar pelaksanaan perekrutan CPNS ini dilakukan secara regional. Artinya, kami bersama-sama enam kabupaten lain di Soloraya akan bekerja sama dengan satu lembaga, entah itu perguruan tinggi atau apa, dalam seleksi CPNS. Tapi itu juga kalau enam kabupaten lain setuju. Kalau tidak, ya, nanti setiap daerah akan bekerja sama dengan lembaga tertentu secara sendiri-sendiri,” kata Jokowi.
Ditanya jumlah kuota dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) untuk perekrutan CPNS formasi 2009 di Kota Solo, Jokowi mengaku tidak hapal. “Kalau sudah teknis begitu saya tidak begitu hapal. Coba nanti tanya ke Bu Etty (Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Etty Retnowati-<I>red<I>),” jelasnya.
Wacana tentang penyelenggaraan seleksi CPNS secara regional se-Soloraya juga diutarakan Plt Sekda, Supradi Kertamenawi. Ditemui di ruang kerjanya, kemarin, Supradi mengatakan, berdasarkan kesepakatan pada rapat di BKD Provinsi Jateng beberapa waktu lalu, memang disepakati agar pelaksanaan seleksi CPNS dilakukan di tingkat kabupaten/kota. Dalam hal itu, Supradi mengatakan, daerah bisa melaksanaan sendiri-sendiri atau bersama-sama secara regional. Namun demikian, untuk waktunya tetap harus bersamaan.
“Pertimbangannya waktu itu, supaya lebih efisien dalam hal biaya, serta agar lebih transparan. Sebenarnya prinsipnya sama, hanya dalam hal pemilihan pihak ketiga sebagai penyelenggara diserahkan ke masing-masing daerah,” ujar Supradi.
shs