Senin, 20 Juli 2009 19:24 WIB Sukoharjo Share :

Dana aspirasi Dewan Sukoharjo dianggarkan Rp 100juta/orang

100 juta/orang

Sukoharjo (Espos)–Dana aspirasi anggota Dewan Kabupaten Sukoharjo diusulkan senilai Rp 100 juta per orang melalui Rancangan APBD Perubahan (RAPBDP) 2009.

Usulan tersebut untuk sementara ini lolos melalui rapat panitia anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Sukoharjo dengan agenda kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2009. Demikian disampaikan Sekretaris Dewan (Sekwan), Lasiman ketika dihubungi <I>Espos<I>, Senin (20/7).

Berdasarkan hasil rapat Panggar KUA-PPAS, diusulkan untuk bantuan keuangan aspirasi melalui legislatif, setiap anggota Dewan mendapat jatah Rp 100 juta per orang. Dengan jumlah anggota Dewan sebanyak 45 orang, total bantuan aspirasi senilai Rp 450 juta.
Lasiman menjelaskan, usulan bantuan keuangan aspirasi melalui legislatif menjadi satu dengan usulan bantuan sosial untuk masyarakat. Hanya untuk bantuan sosial, penyalurannya melalui eksekutif.Total kedua bantuan tersebut mencapai Rp 4,5 miliar.

“Untuk bantuan aspirasi melalui legislatif, setiap orang mendapat Rp 100 juta. Jadi total bantuannya senilai Rp 450 juta. Namun yang perlu diingat, itu kan baru usulan belum dibahas kepatian nominalnya oleh tim Panggar,” terangnya.

Lasiman menerangkan, melalui bantuan aspirasi, Dewan bisa membantu masyarakat melalui proposal yang mereka kirimkan. “Masyarakat bisa mengirim proposal permohonan bantuan semisal, permohonan bantuan untuk karang taruna, wirausaha pembuatan tempe atau permohonan yang lain,” jelasnya. Begitu proposal diterima Dewan, selanjutnya proposal tersebut diserahkan kepada Bupati.

Disinggung apakah dana Rp 100 juta diterima anggota Dewan lama ataukah baru, Lasiman menjawab tergantung. Pasalnya, tugas untuk menyalurkan bantuan tergantung dari siapa yang menggedok anggaran. “Kalau yang menggedok anggarannya anggota Dewan lama, yang menerima dana tersebut berarti anggota Dewan yang lama juga,” ujarnya. Sebaliknya, imbuh dia, apabila yang menerima anggota Dewan baru, maka yang menerima juga anggota Dewan baru.

Saat ini, Lasiman menambahkan, usulan tersebut masih dibahas oleh tim Panggar. Selanjutnya untuk kepastian nominal bantuan baru dibahas nanti.

Sebelumnya, Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto mengkritik besarnya usulan anggaran Dewan untuk aspirasi hingga kunjungan kerja (Kunker) selama ini. Menurut Bupati, dengan kondisi keuangan Kabupaten Sukoharjo yang sangat minim, semua pihak harus lebih berhemat dalam pengganggaran. Hal itu tidak hanya berlaku untuk eksekutif melainkan juga legislatif.

aps

lowongan pekerjaan
CV MITRA RAJASA, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Elite Oligarki dalam Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (6/12/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Dari manakah asal elite politik Indonesia pascareformasi ini? Sejak awal masa reformasi elite…