Rabu, 15 Juli 2009 14:54 WIB Ekonomi Share :

BPK se-dunia sepakat cegah korupsi dan pencucian uang

Jakarta–Kerjasama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seluruh dunia diharapkan mampu mencegah korupsi dan praktek pencucian uang (money laundering). Oleh karenanya, International Organisation Supreme Audit Institutions (INTOSAI) atau organisasi BPK seluruh dunia akan membuat beberapa program untuk mewujudkannya.

“Salah satunya mempersiapkan pedoman untuk membantu BPK se-dunia dalam melaksanakan kewajibannya,” ujar Ketua Working Group on Fight Against International Money Laundering and Corruption (WG on FAIMLAC) Mohammed Gawdat Ahmed El-Malt saat jumpa pers di Hotel JW Marriot, Kuningan, Jakarta, Rabu (15/7).

WG on FAIMLAC adalah pertemuan ketiga anggota INTOSAI. Saat ini sudah ada 18 negara yang tergabung di dalamnya. BPK Indonesia menerima kesempatan menjadi tuan rumah dalam pertemuan ini.

Gawdat menjelaskan, pertemuan ini dilakukan sebagai ajang pertukaran, berbagi kinerja dan pengalaman antar badan pemeriksa keuangan seluruh dunia. Termasuk akan menyamakan aturan-aturan yang berlaku soal korupsi dan pencucian uang.

“Kita mulai mengidentifikasi peraturan, kebijakan strategis dan program-program yang digunakan oleh BPK dunia guna mendeteksi dan mencegah korupsi dan kasus pencucian uang,” jelasnya.

Selain itu, Gawdat juga mengatakan, ke depan INTOSAI akan mencari program latihan yang relevan untuk memberantas praktek korupsi dan pencucian uang di seluruh dunia. Dengan pertemuan ini, diharapkan ada sebuah persepsi yang sama antar-BPK sedunia dalam merumuskan strategi dan program dalam mencegah korupsi dan praktek pencucian uang.

“Diharapkan Working Groups ini dapat mengidentifikasi kebijakan dan strategis maupun program yang akan digunakan BPK sedunia dalam melawan korupsi dan pencucian uang,” tandasnya.

Sementara itu Ketua BPK Anwar Nasution menambahkan, banyak manfaat yang bisa dipelajari dalam pertemuan tersebut.

“Kita dapat banyak pembelajaran terutama masalah penggelapan pajak penambahan nilai dan masalah transfer pricing,” tuturnya.

Menurut Anwar, di Indonesia secara UU BPK tidak boleh masuk untuk memeriksa pajak. Berbeda dengan di luar negeri masalah pajak itu sangat penting dan dianggap serius.

“Al Capone itu tertangkap bukan karena mencuri, tapi karena masalah pajak. Singapura dan Malaysia juga menganggap masalah penggelapan pajak itu masalah serius,” pungkasnya.

dtc/fid

lowongan pekerjaan
CV MITRA RAJASA, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Intelek Banal Kampus Milenial

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (9/12/2107). Esai ini karya Adi Putra Surya Wardhana, alumnus Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah adiputra.48697@gmail.com. Solopos.com, SOLO¬†— Beberapa waktu lalu beberapa kawan yang menempuh…