SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi mengatakan, pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2009 dilakukan melalui tiga jalur, yakni honorer, sekretaris desa, dan pelamar umum.
“Untuk tenaga honorer tahun 2009 ini akan disediakan formasi sebanyak 78.576 tempat. Jumlah itu merupakan pemenuhan penyelesaian tenaga honorer yang telah diangkat sejak 2005-2008, yang jumlahnya 837.312,” kata Taufiq, dalam pengarahannya pada Rapat Koordinasi Pengadaan PNS 2009, di Jakarta, Selasa (14/7).
Dengan pengadaan ini, katanya, masalah tenaga honorer selesai tahun 2009.
Untuk sekretaris desa, tahun 2009 ini formasinya ditetapkan 9.927 tempat. Jumlah itu juga merupakan pemenuhan formasi yang telah diisi sejak 2005-2008 sebanyak 36.094 tempat.
Untuk sekretaris desa, tahun 2009 ini formasinya ditetapkan 9.927 tempat. Jumlah itu juga merupakan pemenuhan formasi yang telah diisi sejak 2005-2008 sebanyak 36.094 tempat.
Dari jalur pelamar umum, secara nasional diprioritaskan untuk memenuhi kekurangan tenaga kependidikan, kesehatan, dan tenaga teknis yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja dengan maksud mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
Tenaga dimaksud antara lain penyuluh pertanian, penyuluh KB, tenaga penegakan hukum (jaksa dan hakim), tenaga teknis dalam rangka memenuhi standar internasional, serta instruktur pelatihan.
Ia menekankan, proses pengadaan PNS harus dilakukan dengan benar sehingga jumlah dan komposisi masing-masing unit kerja dapat sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi secara efisien dan efektif.
Untuk mewujudkan hal itu, maka usulan formasi harus didasarkan pada analisis kebutuhan riil organisasi dan beban kerja serta analisis kekuatan riil pegawai.
Selain itu, pelaksanaan pengadaan PNS harus berdasarkan prinsip transparansi, objektif, tidak diskriminatif dan akuntabel guna mendapatkan PNS yang kompeten sesuai tuga-tugas jabatan.
Ia mengatakan, dalam menjaring putra-putri terbaik bangsa agar melalui iklan secara luas, dan pelaksanaannya tepat waktu sesuai siklus anggaran.
Menteri juga menekankan agar instansi pemerintah membangun sistem pengolahan formasi dengan menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi database formasi yang dapat mempercepat proses usulan.
Menpan menegaskan perlunya segera diselesaikan pemberkasan terhadap honorer dan sekretaris desa yang belum diselesaikan pada tahun 2009 sesuai dengan amanat PP No 48/2005 jo PP No.43/2007 dan PP No.45/2007.
ant/fid