Kamis, 9 Juli 2009 17:07 WIB News,Karanganyar Share :

Golkar Karanganyar tuntut JK bertanggungjawab

Karanganyar (Espos)–Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Golkar Karanganyar menuntut Capres Jusuf Kalla (JK) mempertanggungjawabkan hasil perolehan suaranya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009. Di mana, dari hasil perhitungan sementara oleh beberapa lembaga survei, suara JK-Wiranto jauh di bawah target.

Hal ini disampaikan Ketua DPC Partai Golkar Karanganyar sekaligus Ketua Tim Sukses pasangan JK-Wiranto Karanganyar, Juliyatmono, saat ditemui Espos di ruang kerjanya, Kamis (9/7).

Ia pun menuntut Golkar segera melakukan konsolidasi internal partai untuk menata kembali totalitas partai.

“Kalau memang diperlukan, percepat Musyawarah Nasional (Munas) partai,” tuturnya.

Tentu, lanjut Juliyatmono, hal ini juga terkait dengan keputusan pencapresan JK dalam Pilpres ini yang dinilai terlalu cepat. JK dinilai terburu-buru mengambil keputusan maju dalam Pilpres tanpa mempertimbangkan suara partai di tingkat daerah maupun cabang.

Tim sukses JK-Wiranto di Karanganyar mengaku sudah berupaya melakukan penggalangan agar perolehan suara JK-Wiranto dalam Pilpres ini bisa maksimal. Tetapi, Juliyatmono bersama tim bisa menerima, bahwa suara JK-Wiranto di Karanganyar hanya berkisar 8%.
Prosentase ini, diperoleh dari 1.774 saksi JK-Wiranto yang tersebar di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Karanganyar. Di satu sisi, Juliyatmono pun mengakui bahwa pada Pilpres ini, pemilih cenderung memilih Capres secara rasional. Pencitraan atas sosok figur Capres yang diusung partai pesaing, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih berhasil dari pada JK.

haw

lowongan pekerjaan
PT.ARUTAMA BUMI STILINDO, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama-Sama Mengawasi APBD

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (8/12/2017). Esai ini karya Doddy Salman, mahasiswa S3 Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah doddy90@yahoo.com Solopos.com, SOLO–DPRD DKI Jakarta mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran…