SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Meski secara umum pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden berlangsung lancar, namun sejumlah kecurangan mewarnai hari pemilihan. Badan Pengawas Pemilu mencatat kecurangan sedikitnya terjadi di 15 provinsi.
“Sampai semalam sudah 15 provinsi melaporkan kecurangan,” kata Anggota Badan Pengawas Pemilu Wahidah Syuaib, Kamis (9/7).
Jenis kecurangan tersebut, kata Wahidah, antara lain adanya pasangan calon yang membagi-bagikan uang kepada calon pemilih. Politik uang ini ditemukan di Jawa Tengah. “Ada dua kasus,” kata Wahidah. Namun hingga kini pihaknya belum mengetahui persis pasangan nomor berapa yang membagikan uang tersebut.
Selain politik uang, bentuk kecurangan lain adalah pendirian tempat pemungutan suara di rumah dinas seorang walikota di Kalimantan Timur. Pendirian tempat pemungutan suara di rumah dinas dinilai melanggar ketentuan karena dianggap menodai netralitas penyelanggara pemilihan.
Laporan kecurangan lainnya adalah telah tercontrengnya surat suara. Temuan ini dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah seperti Lombok Barat, Sulawesi, dan Kalimantan. Pemilih yang kebetulan mendapat surat suara yang telah tercontreng tersebut, kata Wahidah, protes. “Surat suaranya diganti.”
Selain kecurangan, Badan Pengawas juga menyoroti banyaknya warga yang tak bisa memilih karena minimnya sosialisasi Komisi Pemilihan Umum terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan penggunaan KTP sebagai syarat memilih.
“Banyak yang sudah datang ke TPS tapi tapi balik lagi karena tidak sesuai domisili atau tidak bawa kartu keluarga,” kata Wahidah.
Badan Pengawas, Wahidah melanjutkan, saat ini masih menerima laporan kecurangan. Namun ia belum bisa merinci berapa laporan kecurangan yang telah masuk.
Tempointeraktif/fid