Selasa, 30 Juni 2009 16:35 WIB Sukoharjo Share :

Sekdes PNS diminta kembalikan tanah bengkok

Sukoharjo (Espos)–Sekretaris desa (Sekdes) yang menjadi pegawai negeri sipil (PNS) diminta segera mengembalikan tanah kas atau tanah bengkok kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo.

Desakan tersebut dilontarkan sejumlah fraksi saat rapat paripurna kesepakatan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) di Gedung Dewan, Selasa (30/6).

Dengan telah diangkatnya para Sekdes yang telah memenuhi syarat menjadi CPNS berdasarkan undang-undang, secara otomatis mereka tidak punya lagi hak menggunakan tanah bengkok.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) melalui juru bicaranya, Sukardi Budi Martono menjelaskan, para Sekdes yang telah diangkat sebagai PNS wajib mengembalikan tanah kas kepada Pemkab.

“Dengan diangkatnya Sekdes menjadi PNS maka tanah kas atau tanah bengkok yang semula diperuntukkan bagi mereka supaya dikembalikan ke kas desa,” jelasnya, Selasa (30/6).

Lebih lanjut, FPDIP mendesak Pemkab segera melakukan pendataan atas tanah-tanah tersebut. Hal senada disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS). Mereka meminta Sekdes segera mengembalikan tanah kas kepada pemerintah desa.

Sementara itu Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Khoirul Ikhsan menjelaskan, dengan dilantiknya Sekdes menjadi PNS, secara otomatis mereka tidak punya lagi hak menggunakan tanah kas.

aps

lowongan pekerjaan
PT. Jaya Sempurna Sakti, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Masyarakat Tertutup Era Keterbukaan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (9/10/2017). Esai ini karya Ichwan Prasetyo, jurnalis Solopos. Alamat e-mail penulis adalah ichwan.prasetyo@solopos.co.id. Solopos.com, SOLO–Masyarakat tertutup mempertahankan keberadaannya melalui ketaatan mutlak kepada perintah yang diyakini benar, terlepas dari apakah kebenaran itu sudah diuji…