Senin, 29 Juni 2009 13:31 WIB News,Feature,pilpres Share :

KPU tarik spanduk sosialisasi Pilpres

Jakarta–KPU mengeluarkan surat edaran untuk menarik spanduk sosialisasi Pilpres yang mengundang kontroversi. Surat tersebut dikeluarkan KPU tanggal 26 Juni dan diedarkan ke semua KPUD di seluruh Indonesia.

“Ini sudah ada surat edaran dari Pak Ketua tentang spanduk. Surat edarannya dikeluarkan 26 Juni, ditujukan kepada KPU seluruh Indonesia,” kata anggota KPU Syamsulbahri di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (29/6).

Surat tersebut bernomor 1183/KPU/VI/2009 perihal Penarikan Spanduk Tanda Contreng Pilpres 2009. Syamsul menegaskan, spanduk itu dibuat sebelum pasangan capres-cawapres ditetapkan oleh KPU. Karena itu tidak ada maksud sama sekali dari KPU untuk menguntungkan calon tertentu.

“Yang benar kami hanya sosialisasi contreng 1 kali,” kata Syamsul.

Syamsul menambahkan, setelah keluarnya surat edaran tersebut berarti spanduk bermasalah itu tidak boleh lagi dipasang.

“Kalau masih ada ya harus diturunkan. Mungkin nanti akan diblok di bagian gambar, jadi hanya tinggal tulisannya contreng 1 kali,” ucap Syamsul.

Mengenai surat panggilan dari Bawaslu untuk klarifikasi kasus tersebut, Syamsul mengaku belum menerimanya. “Saya nggak dihubungi, saya nggak tahu. Mungkin Pak Ketua, mungkin sudah sampai, tapi tergantung yang diundang siapa,” kata Syamsul.

dtc/fid

lowongan pekerjaan
STAFF SURVEY,MARKETING,SPG,SPB, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…